Kasus Eks Pejabat Kemenkeu, KPK Cecar Sekda Tabanan soal Dana Insentif Daerah

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 03 Nov 2021 11:57 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK telah memeriksa 10 saksi terkait kasus yang menjerat mantan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo, yakni terkait Dana Insentif Daerah/DID Kabupaten Tabanan, Bali, tahun anggaran 2018. KPK mencecar para saksi soal pengajuan anggaran untuk Dana Insentif Daerah (DID) di Tabanan tersebut.

"Seluruh saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan proses pengajuan anggaran dan peruntukkan dari Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (3/11/2021).

Ali mengatakan para saksi diperiksa BPKP Perwakilan Provinsi Bali, pada Jumat (29/10). Saksi itu antara lain:

1. I Made Sumerta Yasa (Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tabanan tahun 2017)
2. I Made Yasa (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2016-sekarang)
3. I Made Yudiana (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tabanan Tahun 2017-Sekarang)
4. I Nyoman Suratmika (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan)
5. I Nyoman Wirna Ariwangsa (Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan)
6. I Putu Adnya Semapta (Pemilik JAYAPRANA PRODUCTION)
7. I Putu Eka Putra Nurcahyadi (Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2016, Anggota Banggar DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2014)
8. I Wayan Adnyana (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tabanan, Bali tahun 2008-2012 dan 2017, Kepala Dinas Pariwisata Kab Tabanan, Bali tahun 2012-2017)
9. I Wayan Mahardika (Direktur Utama PT Sinarbali Binakarya)
10. Ida Bagus Wiratmaja (Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kab Tabanan, Bali).

Selain itu, KPK menjadwalkan pemanggilan saksi I Dewa Nyoman Wiratmaja (ASN/dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana). Saksi itu akan dipanggil pada Jumat (5/11) di gedung KPK Merah Putih.

"KPK mengimbau agar yang bersangkutan memenuhi panggilan dimaksud dan kooperatif untuk hadir," kata Ali.

Sebelumnya, KPK menggeledah beberapa lokasi di Tabanan, Bali, terkait kasus ini. Penggeledahan ini merupakan pengembangan penyidikan korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pengurusan Dana Insentif Daerah/DID Kabupaten Tabanan Bali tahun anggaran 2018.

"Benar tim penyidik KPK pada Rabu (27/10/2021) telah selesai melakukan penggeledahan di Kabupaten Tabanan Bali. Penggeledahan sebagai upaya paksa tersebut merupakan rangkaian kegiatan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pengurusan Dana Insentif Daerah/DID Kabupaten Tabanan Bali tahun anggaran 2018," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (28/10).

Ali mengatakan penggeledahan itu dilakukan penyidik KPK di kantor Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bali. Ada beberapa kantor dinas yang digeledah antara lain kantor Dinas PUPR, kantor Bapelitbang, kantor Badan Keuangan Daerah Tabanan, hingga kantor DPRD.

Dalam kasus ini, mantan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo juga didakwa menerima gratifikasi. Penerimaan itu berkaitan dengan jasa Yaya yang menjanjikan sejumlah daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran di Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) APBN tahun 2018.

"Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya Rp 3,7 miliar, USD 53.200, dan SGD 325.000 yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya," ucap jaksa saat membacakan dakwaan bagi Yaya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).

Bila dirupiahkan, total gratifikasi yang diterima hampir Rp 8 miliar atau kurang-lebih Rp 7,993 miliar dengan kurs saat ini. Rinciannya seperti ini, Rp 3,7 miliar ditambah Rp 793 juta (USD 53.200) ditambah Rp 3,5 miliar (SGD 325.000).

Saat itu, Yaya menjabat Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Yaya saat itu juga mengajak Rifa Surya selaku pegawai Kemenkeu dalam beraksi.

(azh/yld)