KPK Cecar Pejabat-Staf Pemkab Kuansing soal Perizinan HGU di Kasus Suap

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 03 Nov 2021 09:31 WIB
ilustrasi KPK
Ilustrasi KPK (Haris Fadhil/detikcom)
Jakarta -

KPK telah memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Kuansing dan ajudan Bupati Kuansing Andi Putra (AP), Hendri Kurniadi, terkait kasus suap perizinan perkebunan sawit. Semua saksi dimintai konfirmasi terkait proses perizinan hak guna usaha (HGU) perusahaan milih tersangka swasta.

"Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses perizinan HGU PT AA (Adimulia Agrolestari)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Rabu (3/11/2021).

KPK juga mendalami saksi terkait izin dari BPN setempat yang tidak sesuai. Lalu KPK juga kembali mendalami soal aliran dana yang diterima Andi Putra.

"Di samping itu juga diklarifikasi terkait dugaan adanya pengurusan dan penerbitan salah satu rekomendasi izin oleh pihak BPN setempat yang tidak sebagaimana mestinya," kata Ali.

Mereka diperiksa di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau, Pekanbaru, pada Selasa kemarin (2/11). Adapun saksi-saksi yang diperiksa adalah:

1. Andri Meiriki (staf bagian umum Pemkab Kuantan Singingi)
2. Mardiansyah (Plt Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK))
3. Muhjelan (Asisten 1 Setda Pemkab Kuantan Singingi)
4. Riko (Protokoler Setda Kab. Kuantan Singingi)
5. Ibrahim Dasuki (Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantah Kab Kuantan Singingi)
6. Dwi Handaka (Kabid Survey dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Riau dan Plt Kepala Kantah Kab Kuantan Singingi)
7. Deli (sopir)
8. Yuda (sopir)
9. Sabri (sopir)
10. Hendri Kurniadi (Ajudan Bupati Kuansing Andi Putra).

Diketahui, Andi Putra diduga menerima suap terkait perizinan perkebunan dari Sudarso sebesar Rp 700 juta. Suap itu diduga diberikan untuk memperpanjang hak guna usaha (HGU) perusahaan milik Sudarso.

"Diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR (Sudarso) kepada AP (Andi Putra) uang sebesar Rp 500 juta. Lalu, pada tanggal 18 Oktober 2021, SDR juga diduga kembali menyerahkan kesanggupan itu kepada AP menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Selasa (19/10).

Akibat perbuatannya tersebut, Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Andi Putra selaku tersangka penerima dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Simak juga video 'KPK soal Remisi Koruptor: Harap Tetap Pertimbangkan Rasa Keadilan':

[Gambas:Video 20detik]

(azh/zap)