Soal Amplop, SBY Diminta Beri Sanksi Mendagri

Jakarta - Ketua DPP PKB Hermawi F Taslim mendesak Presiden SBY memberikan sanksi pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Moh Ma'ruf. Penganggaran uang lelah Rp 5 juta untuk anggota Pansus RUU PA, dinilai merusak citra SBY."Presiden harus memberi sanksi pada Mendagri M. Ma'ruf, minimal menegur. Yang dilakukannya merusak citra SBY dan mencederai pembahasan RUU PA," kata Taslim saat dihubungi detikcom, Jumat (21/4/2006).Menurut Taslim, pembagian amplop berisi uang Rp 5 juta pada tiap anggota Pansus RUU PA dapat dikatagorikan sebagai suap. Hal ini akan menurunkan kredibilitas pemerintahan SBY yang sudah berkomitmen membersihkan KKN dari internal pemerintahan."Meski katanya uang lelah, ini lebih dekat dengan suap karenanya harus dihentikan. Setiap pembahasan RUU kan sudah ada anggaranya, kenapa ada dari pemerintah?" tambah Taslim.Politisi berbadan bongsor ini meminta SBY mengontrol prilaku menterinya agar bekerja bersih, trasnparan, dan bebas KKN. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PKB Lukman Eddy meminta anggota FKB yang duduk di Pansus RUU PA untuk tidak menerima uang lelah ini."Kami himbau sebaiknya uang itu tidak diterima. Besarnya tidak seberapa, tapi resikonya berat. Lebih baik dikembalikan kalau sudah kadung diterima," kata Lukman saat dihubungi detikcom. (fay/)