Faisal Basri: Bung Karno Bangun Proyek Tanpa Utang

Faisal Basri: Bung Karno Bangun Proyek Tanpa Utang

Deden Gunawan - detikNews
Senin, 01 Nov 2021 21:51 WIB
Jakarta -

Setidaknya ada dua perbedaan prinsip dalam melakukan pembangunan proyek oleh Presiden RI pertama, Ir Sukarno, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut ekonom senior Indef (Institute for Development of Economics and Finance) Faisal Basri, berbagai proyek pembangunan yang dilakukan oleh Bung Karno didanai dari pampasan perang Jepang.

"Jadi bukan dari utang," kata Faisal Basri dalam program Blak-blakan detikcom, Senin (1/11/2021).

Untuk diketahui, pada 1958, Jepang setuju memberikan dana kompensasi kepada Indonesia senilai USD 223,08 juta dalam bentuk sarana dan fasilitas serta pinjaman sebesar USD 80 juta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dana itu kemudian digunakan untuk membangun berbagai proyek infrastruktur, antara lain Hotel Indonesia, Wisma Nusantara, Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi Jakarta, Jembatan Ampera di Palembang, Gedung TVRI, dan Gelora Bung Karno.

ADVERTISEMENT

Selain itu, tanpa utang, menurut Faisal Basri, dalam melakukan pembangunan, Bung Karno memiliki visi yang panjang dan punya ilmu yang memadai. Dia mencontohkan prinsip untuk tidak membangun industri di lahan subur.

Karena itu, ketika ingin memindahkan ibu kota negara, Palangkaraya-lah yang dipilih karena gersang dan bergambut sehingga tak bisa ditanami.

Untuk penguatan pangan, Bung Karno membangun waduk Jatiluhur di Purwakarta dengan pinjaman sangat lunak dari dua negara. Lalu melengkapinya dengan membangun Institut Pertanian Bogor dan Sekolah Menengah Pertanian.

Bagaimana dengan Jokowi? "Kalau Pak Jokowi perencanaannya kurang baik dan asal tiru," kata Faisal Basri.

Master ekonomi lulusan Vanderbilt University, AS, itu mencontohkan rencana pembangunan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.000 kilometer. Padahal di sana telah ada Trans Sumatera Highway. Rupanya belakangan Jokowi sadar keputusannya itu tak tepat sehingga proyek Trans Sumatera dipangkas menjadi cuma 1.000 kilometer.

"Rupanya Pak Jokowi juga menerima kritik kalau kritiknya berdasar, argumennya kuat. Dia terima kok," tambah Faisal.

Contoh lain yang dia nilai tidak memiliki perencanaan yang baik adalah Pelabuhan Kuala Tanjung yang berdekatan dengan Pelabuhan Belawan. Begitu juga konsep tol laut yang digaungkan tapi kemudian tak lagi terdengar perkembangannya dengan baik.

(ddg/jat)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads