.webp)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali bicara soal Presiden ke-6 yang juga mantan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Terbaru, Hasto menyebut SBY memainkan politik bansos yang membebani APBN saat di Pemilu 2009.
"Demokrasi yang kini disebut deliberatif demokrasi, musyawarah mufakat yang berkeadilan sosial, coba CSIS menghitung, berapa biaya pemilu kita dari pusat hingga daerah, dan adalah beban bagi APBN, beban bagi keuangan negara. Belum dampak dari politik populism akibat bansos yang kemudian jadi model setelah itu diterapkan pada tahun 2009, dalam politik bansos yang menurut Marcus Mietzner dari bulan Juni 2008 sampai dengan Januari 2009, Pak SBY membelanjakan 2 miliar US dollar untuk politik yang populis itu," kata Hasto.
"Ini kan beban bagi APBN ke depan, akibat dari konsekuensi politik yang sangat liberal," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto bicara dalam diskusi 'Menimbang Sistem Pemilu 2024: Catatan dan Usulan' yang digelar CSIS, Senin (1/11/2021). Jika dirupiahkan dengan kurs Rp 11.380 ribu/dolar AS (kurs 1 Januari 2009), nilai tersebut setara Rp 22,76 triliun.
Menurut Hasto, politik populis ini membahayakan keuangan negara. Dia menyebut negara-negara Eropa hingga AS mengalami krisis akibat gaya politik populis ini.
"Jadi tema CSIS ini sangat menarik, apalagi diadakan lembaga penelitian sekaliber CSIS, sehingga nanti nggak akan dikatakan lagi politisasi ketika saya kemarin mengungkapkan beberapa fakta-fakta pemilu yang lalu," ujar Hasto.
Simak Video: PDIP Sebut Pemilu 2009 Penuh Kecurangan, PD Singgung Harun Masiku
