.webp)
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang 2021-2022. Puan Maharani bicara soal fungsi legislasi, pengawasan, hingga mengirim delegasi untuk sidang di forum internasional.
"Penyelesaian pembahasan RUU Prioritas Prolegnas 2021, agar dapat menjadi perhatian bersama antara DPR RI dan Pemerintah, karena hal tersebut akan menjadi salah satu tolok ukur rakyat dalam menilai kinerja program legislasi nasional," kata Puan Maharani yang hadir virtual bicara soal legislasi, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021).
Puan menjelaskan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 ini melanjutkan penyelesaian Prolegnas Prioritas tahun 2021. Sejumlah RUU sedang dalam pembahasan pada pembicaraan tingkat satu, terdapat juga peraturan pelaksanaan undang-undang yang membutuhkan pembahasan bersama antara DPR RI dan Pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan memperhatikan perkembangan dalam menyelesaikan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, maka dalam menyusun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 agar dilakukan secara cermat serta memiliki dasar pertimbangan dan tingkat kebutuhan hukum yang tinggi, serta mempertimbangkan mekanisme pembahasan dalam situasi Pandemi COVID-19," ujarnya.
Puan kemudian menjelaskan fungsi pengawasan yang dilakukan DPR. Ada sejumlah permasalahan terkini yang disinggung Puan terkait fungsi pengawasan DPR.
"Fungsi pengawasan DPR RI melalui alat kelengkapan dewan juga akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan dewan dan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat," ucapnya.
Berbagai permasalahan yang disinggung Puan adalah:
• Kasus pinjaman online ilegal;
• Rencana kenaikan Upah Minimum 2022;
• Penanganan Pandemi COVID-19, yang terkait dengan transportasi publik, vaksinasi lanjutan, dan antisipasi ketidakpastian COVID-19;
• Kebijakan penerapan PCR pada semua penerbangan selama penerapan PPKM Level 3, 2 dan 1 di Jawa dan Bali;
• Antisipasi bencana alam akibat cuaca ekstrim;
• Kesiapan Pemerintah menghadapi lonjakan COVID-19 menjelang akhir tahun 2021;
• Rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umrah bagi jemaah Indonesia.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
Di bagian akhir pidatonya, Puan mengatakan DPR dalam masa sidang ini akan mengirim delegasi untuk sidang di forum internasional. Delegasi akan dikirim baik secara daring mau pun luring.
"Dalam menjaga komitmen untuk tetap menjalankan peran diplomasi parlemen, pada masa Sidang ini DPR RI akan menugaskan delegasi untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti beberapa pertemuan kerja sama antarparlemen. Delegasi DPR RI, baik secara luring maupun daring, antara lain direncanakan akan menghadiri sidang," sebut Puan.
Sidang tersebut adalah:
1. The 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Glasgow pada 7 November,
2. The 143rd Assembly of the IPU di Madrid, Spanyol pada 26-30 November, dan
3. The 29th Annual Meeting of the APPF di Seoul, Korea Selatan pada bulan Desember.
"Melalui aktivitas diplomasi parlemen tersebut, DPR RI dapat bertukar pandangan dengan berbagai pemangku kepentingan demi penguatan peran diplomasi DPR RI, delegasi juga akan terus aktif melaksanakan kegiatan BKSAP Day dan menghadiri berbagai webinar," imbuhnya.
