DPR Bakal Kirim Delegasi untuk Sidang di Glasgow-Seoul

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Senin, 01 Nov 2021 14:36 WIB
Gedung DPR/MPR
Ilustrasi gedung DPR (Foto: Dok Detik.com)
Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang 2021-2022. Puan Maharani bicara soal fungsi legislasi, pengawasan, hingga mengirim delegasi untuk sidang di forum internasional.

"Penyelesaian pembahasan RUU Prioritas Prolegnas 2021, agar dapat menjadi perhatian bersama antara DPR RI dan Pemerintah, karena hal tersebut akan menjadi salah satu tolok ukur rakyat dalam menilai kinerja program legislasi nasional," kata Puan Maharani yang hadir virtual bicara soal legislasi, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021).

Puan menjelaskan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 ini melanjutkan penyelesaian Prolegnas Prioritas tahun 2021. Sejumlah RUU sedang dalam pembahasan pada pembicaraan tingkat satu, terdapat juga peraturan pelaksanaan undang-undang yang membutuhkan pembahasan bersama antara DPR RI dan Pemerintah.

"Dengan memperhatikan perkembangan dalam menyelesaikan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, maka dalam menyusun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 agar dilakukan secara cermat serta memiliki dasar pertimbangan dan tingkat kebutuhan hukum yang tinggi, serta mempertimbangkan mekanisme pembahasan dalam situasi Pandemi COVID-19," ujarnya.

Puan kemudian menjelaskan fungsi pengawasan yang dilakukan DPR. Ada sejumlah permasalahan terkini yang disinggung Puan terkait fungsi pengawasan DPR.

"Fungsi pengawasan DPR RI melalui alat kelengkapan dewan juga akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan dewan dan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat," ucapnya.

Berbagai permasalahan yang disinggung Puan adalah:

• Kasus pinjaman online ilegal;

• Rencana kenaikan Upah Minimum 2022;

• Penanganan Pandemi COVID-19, yang terkait dengan transportasi publik, vaksinasi lanjutan, dan antisipasi ketidakpastian COVID-19;

• Kebijakan penerapan PCR pada semua penerbangan selama penerapan PPKM Level 3, 2 dan 1 di Jawa dan Bali;

• Antisipasi bencana alam akibat cuaca ekstrim;

• Kesiapan Pemerintah menghadapi lonjakan COVID-19 menjelang akhir tahun 2021;

• Rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umrah bagi jemaah Indonesia.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya: