ASEAN Tidak Paksa Myanmar Percepat Proses Demokratisasi
Kamis, 20 Apr 2006 18:09 WIB
Bali - ASEAN tidak akan memaksa pemerintah Myanmar mempercepat proses demokratisasi negaranya. Sebaliknya, ASEAN terus mendorong dan membantu proses domestik yang sedang berlangsung di negara itu."Betapa pun, paling tidak ada sembilan negara ASEAN juga yang frustasi. Tapi kecenderungan kita adalah terus melakukan dorongan, baik secara kolektif maupun masing-masing," jelas Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda di Istana Tampak Siring, Bali, Kamis (20/4/2006).Pernyataan itu disampaikan Menlu kepada wartawan usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan para menteri luar negeri se-ASEAN dan 10 anggota Eminent Person Group (EGP) on ASEAN Carter di Ubud, Bali.Pada kesempatan yang sama Menlu Malaysia Hamid Said Albar menegaskan, ASEAN saat ini dalam posisi memantau perkembangan pencapaian road map to the democracy di Myanmar.Menurut Albar, sejauh ini pemerintah Myanmar telah berada dalam jalur yang tepat dan konsisten melaksanakan target pencapaian, meski hasilnya belum terlihat.Diakui Albar, banyak kalangan internasional yang tidak sabar dengan lambatnya perkembangan demokrasi di Myanmar. ASEAN juga sering diminta pihak internasional guna memberikan tekanan kepada salah satu anggotanya."Seluruh pandangan internasional ini kami sampaikan ke Myanmar. Tentu kami tidak akan mengintervensi proses domestik yang sedang berlangsung. Tapi perlu diketahui, proses domestik bisa membawa dampak pada seluruh anggota ASEAN dalam menjamin hubungan dengan suatu negara. Ada banyak hal mengenai negara itu, tapi Anda tidak bisa memaksakan apapun kepadanya," jelas Albar panjang lebar.Lebih lanjut Albar menuturkan, saat ini pemerintah Myanmar tengah melaksanakan road map to the democracy, yaitu menyusun konstitusi. Sejauh ini sudah sembilan bab yang diselesaikan, sisanya enam bab diperkirakan selesai dua tahun mendatang."Setelah itu baru dilakukan referendum dan dilanjutkan dengan pemilihan umum. Indonesia dan negara ASEAN lainnya memiliki kompetensi dan pengalaman untuk dibagikan kepada Myanmar," kata Albar.
(zal/)











































