Jubir Luhut Bantah soal PCR Untungkan Kelompok Bisnis Tertentu

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 01 Nov 2021 08:31 WIB
Meski Presiden Jokowi telah menurunkan harga tes PCR namun fakta di lapangan harga tersebut belum sesuai dengan instruksi.
Ilustrasi alat PCR (Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi membantah anggapan yang menduga bahwa kebijakan harga tes PCR di Indonesia menguntungkan kelompok bisnis tertentu. Jodi menyebut hal itu tidak benar.

"Tidak benar," kata Jodi kepada wartawan Minggu (31/10/2021).

Jodi mengatakan kebijakan penurunan harga tes PCR dilakukan setelah melalui evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, evaluasi yang dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan real time PCR yang terdiri dari komponen-komponen yaitu jasa pelayanan (SDM), reagen dan biaya habis pakai (BHP) biaya administrasi, overhead dan komponen biaya lainnya sesuai kondisi terkini.

"Dalam mengambil kebijakan mengenai penanganan COVID-19, pemerintah menggunakan penggunaan forward looking, artinya kebijakan yang diambil pada saat ini juga mempertimbangkan faktor-faktor resiko ke depannya yang kita lihat dapat menimbulkan potensi peningkatan kasus," ucapnya.

Seperti diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menilai penentuan harga tes PCR di Indonesia tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas. Koalisi ini menduga bahwa penurunan harga PCR oleh pemerintah hanya untuk menguntungkan kelompok bisnis tertentu.

"Kebijakan tersebut diduga hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu yang memiliki bisnis alat kesehatan, khususnya ketika PCR dijadikan syarat untuk seluruh moda transportasi," kata Muhammad Isnur yang menjadi bagian dari koalisi, dalam keterangan tertulis, Minggu (31/10). Koalisi ini terdiri atas ICW, YLBHI, LaporCovid-19, dan Lokataru.

Ketentuan mengenai harga pemeriksaan PCR setidaknya telah berubah sebanyak 4 kali. Saat awal pandemi muncul, harga PCR belum dikontrol oleh pemerintah sehingga harganya sangat tinggi mencapai Rp 2,5 juta. Kemudian pada Oktober 2020, pemerintah baru mengontrol harga tersebut PCR menjadi Rp 900.000.

Sepuluh bulan kemudian, harga PCR kembali turun menjadi Rp 495.000-Rp 525.000 akibat kritikan dari masyarakat yang membandingkan biaya di Indonesia dengan di India. Terakhir, 27 Oktober lalu pemerintah menurunkan harga menjadi Rp 275-300 ribu.

"Perlu diingat ketika lonjakan angka positif COVID-19 pada Juli 2021, harga pemeriksaan PCR saat itu berada pada harga Rp 900 ribu/tes yang mengakibatkan tidak seluruh masyarakat dapat mengakses pemeriksaan tersebut. Meskipun sebulan setelahnya turun akibat desakan masyarakat dan perbandingan biaya pemeriksaan dengan India, sudah jelas pemerintah tidak menggunakan prinsip kedaruratan kesehatan masyarakat dan mementingkan kepentingan kelompok bisnis tertentu," ucap Isnur.

Lihat juga video 'Tes PCR Rp 300 Ribu, Buruh Minta Pemerintah Subsidi Rp 200 Ribu':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya: