Kemenkes Tegaskan Kebijakan soal Harga PCR Berpihak ke Rakyat

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 01 Nov 2021 05:20 WIB
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dr Siti Nadia Tarmizi
Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menduga bahwa penurunan harga tes PCR oleh pemerintah hanya untuk menguntungkan kelompok bisnis tertentu. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa kebijakan penentuan harga PCR justru berpihak kepada rakyat.

"Kita mengambil kebijakan tentunya berpihak kepada rakyat," kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada wartawan, Minggu (31/10/2021).

Siti mengatakan pemerintah menurunkan harga PCR sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada. Menurutnya, dengan banyaknya jumlah reagen PCR dan semakin murahnya harganya tentunya perlu dilakukan penyesuaian harga batas tertinggi pemeriksaan PCR.

"Dan tentunya ini semakin memudahkan masyarakat tuk akses dan deteksi dini kesehatannya. Kita dalam masa menekan laju penularan dan kasus pos serendah mungkin dalam periode waktu yang lama sehingga kita bisa mencegah virus berkembang, menyebar dan bermutasi. Dan kita akan dapat melakukan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi lainnya," ujarnya.

Seperti diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menilai penentuan harga tes PCR di Indonesia tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas. Koalisi ini menduga bahwa penurunan harga PCR oleh pemerintah hanya untuk menguntungkan kelompok bisnis tertentu.

"Kebijakan tersebut diduga hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu yang memiliki bisnis alat kesehatan, khususnya ketika PCR dijadikan syarat untuk seluruh moda transportasi," kata Muhammad Isnur yang menjadi bagian dari koalisi, dalam keterangan tertulis, Minggu (31/10). Koalisi ini terdiri atas ICW, YLBHI, LaporCovid-19, dan Lokataru.

Ketentuan mengenai harga pemeriksaan PCR setidaknya telah berubah sebanyak 4 kali. Saat awal pandemi muncul, harga PCR belum dikontrol oleh pemerintah sehingga harganya sangat tinggi mencapai Rp 2,5 juta. Kemudian pada Oktober 2020, pemerintah baru mengontrol harga tersebut PCR menjadi Rp 900.000.

Sepuluh bulan kemudian, harga PCR kembali turun menjadi Rp 495.000-Rp 525.000 akibat kritikan dari masyarakat yang membandingkan biaya di Indonesia dengan di India. Terakhir, 27 Oktober lalu pemerintah menurunkan harga menjadi Rp 275-300 ribu.

"Perlu diingat ketika lonjakan angka positif COVID-19 pada Juli 2021, harga pemeriksaan PCR saat itu berada pada harga Rp 900 ribu/tes yang mengakibatkan tidak seluruh masyarakat dapat mengakses pemeriksaan tersebut. Meskipun sebulan setelahnya turun akibat desakan masyarakat dan perbandingan biaya pemeriksaan dengan India, sudah jelas pemerintah tidak menggunakan prinsip kedaruratan kesehatan masyarakat dan mementingkan kepentingan kelompok bisnis tertentu," ucap Isnur.

Simak video 'Kata Warga soal Penurunan Harga PCR Jadi Rp 275 Ribu':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya: