.webp)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai Kerajaan Mempawah memiliki peran yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Ia pun mendorong pihak pemerintah untuk bisa melihat peran kerajaan nusantara yang besar dan turut andil dalam proses lahirnya bangsa dan negara ini.
"Saya berulangkali katakan, negara-negara yang besar, selalu menghormati dan menempatkan dengan baik entitas sejarahnya," ungkap LaNyalla dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/10/2021).
Dengan alasan tersebut, LaNyalla menegaskan siap memperjuangkan amanat para Raja dan Sultan Nusantara yang diberikan kepadanya saat Deklarasi Sumedang, dan termaktub dalam 7 Titah Raja dan Sultan Nusantara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sumbangsih Kerajaan dan Kesultanan Nusantara sebagai bagian dari proses lahirnya bangsa ini tidaklah kecil. Baik dukungan moril dan materiil. Maka tidak berlebihan bila saya, dan seharusnya kita semua, menyebut bahwa Kerajaan Nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini," kata LaNyalla.
Di sisi lain, LaNyalla juga menyayangkan ketidakhadiran Bupati Mempawah, Erlina Ria Norsan, pada acara adat dan budaya yang diselenggarakan Kerajaan Mempawah. Acara tersebut dilaksanakan di Balairung Istana Amantubillah Mempawah, hari ini.
Padahal, LaNyalla menilai kehadiran bupati dalam kegiatan-kegiatan seperti itu sangat penting. Terlebih, di tengah kabar yang menyebut hubungan antara bupati dan pihak kerajaan sedang tidak harmonis.
"Tentu kita sayangkan ketidakhadiran bupati pada momentum penting ini. Kehadiran bupati amat penting bagi Kerajaan Mempawah yang telah memberikan kontribusi besar bagi wilayah ini," kata LaNyalla.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kerajaan Mempawah, LaNyalla pun mendengar keluhan dari kerabat kerajaan, yakni anggaran yang diajukan pihak kerajaan untuk renovasi Komplek makam dan bangunan keraton juga tidak disetujui oleh Bupati. Bahkan festival adat yang pernah digelar Kerajaan Mempawah yang menghadirkan ratusan undangan dan ribuan masyarakat hanya dibantu Rp 40 juta oleh bupati.
"Apalagi saya dengar bantuan untuk Komplek makam raja sudah disetujui di DPRD, tetapi ternyata tidak ada di dalam APBD. Padahal nilainya hanya Rp 400 juta rupiah. Hal seperti ini harus dijelaskan. Komunikasi justru harus dibuka," kata LaNyalla.
(akn/ega)
