4 Terdakwa Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya Dituntut 19 Tahun Penjara

Antara - detikNews
Jumat, 29 Okt 2021 21:47 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi pengadilan. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Empat terdakwa kasus korupsi Masjid Raya Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), menjalani sidang tuntutan. Keempat terdakwa dituntut 19 tahun penjara.

"Kami penuntut umum menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan keempat terdakwa bersalah menurut hukum dipidana penjara 19 tahun. Pidana penjara tersebut dikurangi selama masa kurungan yang sudah dilakukan dengan perintah tetap dalam tahanan," kata jaksa penuntut umum M Naimullah dalam sidang agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Palembang yang diketuai Majelis Hakim Sahlan Effendi seperti dilansir Antara, Jumat (29/10/2021).

Keempat terdakwa tersebut adalah Eddy Hermanto (mantan Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya), Syarifuddin MF (Ketua Divisi Lelang Pembangunan Masjid Sriwijaya), Dwi Kridayani (pihak swasta), dan Yudi Arminto (pihak swasta).

Selain hukuman bui, 4 terdakwa wajib membayar denda sebanyak Rp 750 juta subsider 6 bulan. Setiap terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti dengan nilai yang disesuaikan dengan perbuatan masing-masing.

Terdakwa Eddy Hermanto wajib membayar Rp 684 juta, Syarifuddin membayar Rp 1 miliar, Dwi Kridayani harus membayar Rp 2,5 miliar, dan Yudi Arminto membayar Rp 22,5 miliar.

Jaksa menyebut, bila dalam waktu satu bulan setelah putusan berstatus inkracht (berketetapan hukum) para terdakwa belum membayar, harta terdakwa disita jaksa untuk dilelang. Hasil lelang tersebut akan dikembalikan kepada negara.

"Kalau nilainya masih tidak mencukupi maka dikenakan dipidana penjara sembilan tahun enam bulan," ujarnya.

Tuntutan jaksa yang hampir mencapai hukuman maksimal dinilai layak. Pasalnya ada beberapa hal yang memberatkan tuntutan bagi para terdakwa.

Perbuatan tersebut terdakwa, kata jaksa, tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tentang pembangunan rumah ibadah yakni masjid, dan terdakwa sama tidak menyesali perbuatan yang mereka lakukan.

Ada beberapa perbuatan terdakwa yang disorot jaksa, yakni pada 2015-2017, ada pemberian hibah berbentuk uang kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang berdomisili di Jalan Limau II Blok B/3, Kelurahan Gandaria, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan. Bantuan uang ini bersumber dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 sebesar Rp 50.000.000.000 dan APBD Tahun 2017 sebesar Rp 80.000.000.000. Proses ini tanpa melalui verifikasi proposal dan tidak melalui pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Diketahui, para terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai pasal primer.

Lalu, Pasal 12 b ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai pasal sekunder.

Lihat juga video 'Kata Gubernur Sumsel soal Alex Noerdin Tersangka Korupsi Masjid Sriwijaya':

[Gambas:Video 20detik]



(isa/knv)