Ombudsman Panggil Pemprov DKI soal Aduan Korban Rusun Petamburan Pekan Depan

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 29 Okt 2021 14:05 WIB
Warga Rusun Petamburan, Jakpus terdampak kebijakan PPKM
Foto Rusun Petamburan: Rakha Arlyanto Darmawan/detikcom

Sebelumnya diberitakan, Perwakilan warga korban gusuran Rusun Petamburan mengadukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Anies dilaporkan karena dianggap melakukan maladministrasi terkait ganti rugi Rp 4,7 miliar.

Pengacara Publik LBH Jakarta, Charlie Albajili, menjelaskan bahwa ganti rugi itu tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2003. Putusan tersebut, katanya, telah dikuatkan melalui Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 377/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 23 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2409/KPDT/2005 tanggal 26 Juni 2006.

Dia menyebut putusan itu memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada 473 KK warga terdampak gusuran sebesar Rp. 4.730.000.000 (Rp 4,7 miliar) dan memberikan DO/unit rumah susun sesuai dengan janjinya sebelum penggusuran.

Pemprov DKI Jakarta buka suara soal aduan warga korban gusuran. Pemprov DKI mengaku segera mengeksekusi putusan dengan membayarkan ganti rugi.

"Tidak benar Pemprov DKI Jakarta tidak serius untuk menjalankan putusan Pengadilan. Pemprov DKI Jakarta mempunyai komitmen untuk segera membayarkan ganti rugi kepada warga," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko.

Sarjoko menyebut permasalahan yang terjadi di Rusun Petamburan bukan terkait ganti rugi atas tanah yang menjadi lokasi pembangunan rusun. Dia mengatakan masalah yang terjadi terkait ganti rugi atau kompensasi biaya sewa rumah pada saat rusun dibangun.


(taa/zap)