Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menindaklanjuti aduan warga korban gusuran Rusun Petamburan yang mengaku tidak mendapatkan ganti rugi senilai Rp 4,7 miliar. Ombudsman berencana memanggil Pemprov DKI pekan depan untuk meminta penjelasan.
Adapun, SKPD yang dipanggil yakni Biro Hukum Pemprov DKI dan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Terpadu DKI Jakarta.
"Ombudsman Jakarta Raya akan memanggil Biro hukum dan DPRKP Pemprov DKI untuk mengetahui persoalan keenganan mereka melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sebagai bagian dari penghormatan Pemprov DKI atas putusan pengadilan," kata Kepala Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho saat dihubungi, Jumat (29/10/2021).
Teguh menuturkan, rencananya pemanggilan akan diagendakan pekan depan.
"Kita upayakan minggu depan. Tanggal pastinya akan kita sampaikan lebih lanjut," jelasnya.
Teguh mengatakan mestinya warga sudah menerima uang ganti rugi karena penetapan eksekusi sudah diterbitkan oleh pengadilan. Bahkan, putusan sudah pengadilan sudah dikeluarkan sejak 2003 silam.
"Awalnya alasan yang dipergunakan oleh Pemprov DKI karena adanya upaya hukum PK. Di tahun 2015 Pemprov DKI menjanjikan akan memasukan ganti rugi tersebut pada APBD tahun 2016 tapi hingga saat ini belum juga terbayarkan," terangnya.
