.webp)
Kegiatan rapat kerja KPK yang juga diikuti oleh para pimpinan serta pejabat struktural di Yogyakarta menuai kritikan. Namun, para pimpinan KPK justru balas menyindir.
Rapat ini bertujuan menguatkan kinerja kelembagaan antar-unit kerja di KPK. Rapat ini merupakan rapat intensif.
"Rapat intensif yang digelar di Yogyakarta ini telah diagendakan jauh-jauh hari baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya, namun harus tertunda karena kondisi pandemi dan baru bisa dilaksanakan saat ini," kata Sekjen KPK Cahya H Harefa kepada wartawan, Rabu (27/10/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pelibatan pimpinan dan para pejabat struktural ini juga penting untuk menyelaraskan seluruh program kerja KPK, membangun kerja sama antar-tim dan unit kerja, yang pada akhirnya bisa menguatkan kinerja kelembagaan," tambahnya.
Cahya mengatakan rapat intensif ini juga ditujukan untuk menyempurnakan struktur organisasi usai peralihan status para pegawai menjadi ASN melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). Hal ini juga dimaksud sebagai harmonisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK.
"Pasca-pelantikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tersebut, kami kemudian perlu melakukan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sesuai UU tersebut," katanya.
Rapat tersebut digelar selama 3 hari sejak hari ini. Pada rapat ini juga akan dilakukan finalisasi perumusan struktur organisasi KPK yang baru.
"Untuk itu, sejak hari ini hingga 2 hari ke depan, KPK mengadakan rapat intensif yang melibatkan pimpinan dan jajaran pejabat struktural guna finalisasi rumusan penyesuaian aturan dan struktur organisasi KPK sesuai kedudukan barunya," ujarnya.
Simak juga 'Firli ke Pegawai: Jadi ASN Jangan Sampai Hambat Tugas Pokok KPK':
Dikritik Novel Baswedan
Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengkritik KPK karena menggelar kegiatan di Yogyakarta ini. Kritik disampaikan Novel melalui media sosial.
"Pimp KPK + pejabat utamanya besok & lusa, laks raker di Hotel Seraton Yogya. Dilanjut dengan Jumat pagi acara sepeda santai start Mapolsek Ngemplak - warung Kopi Kali Urang Yogya," cuitnya dalam akun Twitter @nazaqistsha, Rabu (27/10).
"Etis nggak sih? Di tengah pandemi & kesulitan mengadakan acara begini?" tambahnya.
Kritik senada juga datang dari pihak lain. Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) mengkritik.
"Yang pertama memang kalau dari sisi aturan barangkali ini tidak ada yang dilanggar ya. Tetapi kalau dari sisi kepantasan kelayakan kewajaran mungkin ini bisa dipertanyakan kepada KPK," kata Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, kepada wartawan, Kamis (28/10/2021).
Zaen mengatakan ada tiga poin utama yang jadi kritiknya. Pertama adalah KPK sendiri itu memiliki fasilitas ruangan di dalam gedungnya yang dapat digunakan secara representatif untuk menyelenggarakan rapat kerja.
"KPK punya dua gedung ya, gedung Merah Putih dan gedung C1 di kuningan. Dua gedung itu sama-sama bisa digunakan untuk rapat kerja bahkan dari dulu juga sudah biasa digunakan untuk rapat kerja itu," jelasnya.
"Jadi seharusnya kalau sudah ada fasilitas yang dimiliki oleh KPK, tidak perlu KPK menggunakan fasilitas lain yang harus menggunakan biaya. Sehingga sebenarnya anggaran yang digunakan untuk menyewa gedung dan seluruh akomodasi lainnya seperti transportasi dan lain-lain bisa digunakan untuk program kerja lain yang lebih urgen," urainya.
Pimpinan KPK Balas Menyindir
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membalas kritik itu dengan menyebut ada eks pegawai KPK juga ikut kegiatan serupa di tahun sebelumnya.
Ghufron lalu menyebut nama-nama eks pegawai KPK yang pernah mengikuti agenda serupa sebelumnya. Di antaranya Giri Suprapdiono, Sujanarko dan mantan Jubir KPK Febri Diansyah.
"Semuanya diikuti oleh struktur. Misalnya Pak Giri dulu Deputi Direktur Dikmas mereka juga ikut, Pak Koko (Sujanarko) juga ikut, Mas Febri sebagai Karo Humas juga ikut," kata Ghufron saat ditemui di Sheraton Mustika Yogyakarta, Kamis (28/10/2021).
"Jadi struktur bukan hanya hari ini sebelum-sebelumnya ketika mereka masih menjadi bagian dari KPK pun bagian yang ikut serta. Kalau kemudian sekarang dikritik itu kan Anda yang bisa menyimpulkan sendiri," tambahnya.
Sementara itu pimpinan KPK lainnya, Alexander Marwata menegaskan jika agenda raker di luar daerah bukan hanya kali ini saja dilaksanakan.
"Sebelum periode sekarang pun sudah sering dilakukan di luar. Periode saya kan ini periode kedua saya. Makanya itu sudah menjadi hal yang rutin," kata Marwata.
Balasan Sindiran
Balasan dari pimpinan KPK itu lantas disambut lagi oleh Giri Suprapdiono selaku mantan Direktur Sosialisasi & Kampanye Antikorupsi KPK. Dia turut mengkritisi raker KPK di hotel bintang lima di Yogyakarta itu.
"Pergeseran nilai KPK bukan sekadar raker dinas yang berlebihan dan terkesan menghabiskan APBN jelang akhir tahun, namun hal lain seperti permintaan mobil dinas pejabat KPK, kenaikan gaji pimpinan, pembiayaan narasumber KPK dari anggaran pihak pengundang, sikap antikritik, dan sebagainya. Praktik ini sangatlah tidak pantas dan tidak etis dilalukan saat pandemi dan ekonomi masyarakat sedang sulit. Biaya kegiatan tersebut uang rakyat, pertanggungjawabannya berat," kata Giri.
"Ketika kami di dalam kami konsisten mengkritik pergeseran nilai ini, kita duga mereka tidak suka dengan sikap kita, sehingga kami disingkirkan lewat TWK. Raker di hotel bintang lima lengkap dengan kegiatan yang mengada-ada adalah pemborosan keuangan. KPK juga miskin prestasi saat ini, kepercayaan masyarakat menurun drastis, pimpinan dan pegawai terbukti melanggar berat etika, bahkan ada yang terbukti pidana. Dalih kegiatan untuk tim building hanyalah argumen dangkal, karena di saat yang sama mereka merusak kekompakan dan kesatuan KPK melalui polemik TWK dan program yang kontroversial," imbuhnya.
Kritik serupa disampaikan mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, Sujanarko. Dia mengaku heran dengan jawaban dari Nurul Ghufron saat membalas kritik dari Novel Baswedan.
"Jawaban kayak anak-anak saja," kata Sujarnako kepada wartawan, Kamis (28/10/2021).
Pria yang akrab disapa Koko ini mengatakan pimpinan KPK salah dalam menafsirkan kritik yang dilontarkan mantan pegawai KPK Novel Baswedan itu. Kata Koko, semua insan KPK yang tertulis namanya dalam surat tugas pasti ikut dalam kegiatan.
"Tentu setiap insan yang sudah ada surat tugasnya di KPK pasti ikut. Konteksnya bukan itu. Kritik Novel ini kritik membangun sebetulnya," ucapnya.
