Dipolisikan, Lurah Sebut Bendahara Duri Kepa Tak Datang Saat Mau Diklarifikasi

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 28 Okt 2021 23:58 WIB
Poster
Ilustrasi (Foto: Edi Wahyono-detikcom)
Jakarta -

Bendahara Kelurahan Duri Kepa Jakarta Barat inisial D enggan memenuhi pemanggilan untuk klarifikasi soal pinjaman senilai Rp 264,5 juta. Lurah Duri Kepa Jakarta Barat, Marhali mengatakan, D sudah tak masuk kerja sejak 3 September 2021.

"Tanggal dari mulai 3 September pak, kami sudah melakukan undangan ya, kita undang tiga kali panggilan dua kali tetap tidak hadir," kata Marhali saat dihubungi, Kamis (28/10/2021).

Marhali mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali melayangkan surat pemanggilan kepada D. Namun, D kerap membalasnya dengan mengirimkan surat sakit.

"Kalau kita bikin undangan, kita dibalas dengan surat sakit," ujarnya.

Marhali mengakui tindakan D yang menghindari pergi ke kantor menghambat kinerja Kelurahan Duri Kepa. Sebab, beberapa dokumen masih membutuhkan paraf D selaku bendahara.

Dia pun kerap mengirimkan petugas PPSU untuk membawakan dokumen yang perlu ditandatangani ke rumahnya D.

"Karena ada apa-apa perlu tandatangan dia saya suruh PPSU ke rumah dia untuk tandatangan. Jadi menghambat juga kalau gitu," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, seorang warga Sandra Komala Dewi melaporkan Lurah Duri Kepa, Jakarta Barat, ke polisi. Lurah Duri Kepa diduga melakukan penipuan Rp 264,5 juta.

Sandra menuturkan, pada Mei 2021, pihak bendahara dari Kelurahan Duri Kepa menghubungi untuk meminjamkan uang. Sandra dan bendahara kelurahan kebetulan sudah saling kenal sebelumnya.

Pihak bendahara Kelurahan Duri Kepa, kata Sandra, meminjam uang untuk menutupi honor RT yang belum dibayarkan.

"Saya tanya dong.. 'kok bisa emang dananya nggak ada?'... 'Dananya belum keluar, Mbak'. Alasan awalnya seperti itu. Dia awalnya minta Rp 340 juta, itu untuk RT/RW, dan lain-lain honor di sekitar kelurahan," ujar Sandra, kepada wartawan, Kamis (28/10).

Sandra saat itu tak memiliki uang Rp 340 juta untuk dipinjamkan. Namun akhirnya dia memberi pinjaman Rp 50 juta.

"Saya ada sekitar Rp 50-an juta. Oh ya udah, transferin ke nama RT-nya. Saya tunjuk siapa aja yang harus ditransfer. Cuma saya pikir, ini kan berurusan dengan instansi, makanya saya berani. Kalau misalnya bukan instansi pun saya pikir-pikir ya. Makanya saya bantu waktu itu yang saya kirim sekitar 27 nama, dari sekitar 100. Itu udah saya transfer," tuturnya.

"Lalu di bulan Juni itu ada yang saya transferin langsung ke Kelurahan Duri Kepanya. Ada juga yang saya transferin ke pihak yang diutangin juga ke pihak kelurahan," sambung dia.

Baik lurah maupun bendahara sudah buka suara terkait kasus ini. Lurah Marhali menuding pinjaman ratusan juta ke warga itu digunakan untuk kepentingan pribadi D. Namun, tudingan itu dibantah oleh D dan menyatakan pinjaman itu atas perintah Lurah Duri Kepa, Marhali.

"Terkait pinjaman uang dari saudari Sandra atas nama Kelurahan, kalau atas nama pribadi tidak mungkin masuk rekening kelurahan. Dan itu semua dilaksanakan atas perintah lurah," ujar D, kepada wartawan, Kamis (28/10).

(taa/dwia)