Ini Harapan Jokowi dari Digelarnya Kongres Kebangsaan MPR

Angga Laraspati - detikNews
Kamis, 28 Okt 2021 21:38 WIB
2.

Bamsoet: PPHN Penting Untuk Mewujudkan NKRI yang Merdeka,

Ini Harapan Jokowi dari Digelarnya Kongres Kebangsaan MPR
Foto: MPR

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerangkan Kongres Kebangsaan diselenggarakan untuk menggugah kesadaran kolektif tentang persoalan-persoalan mendasar dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, serta menggalang tanggung jawab intelektual untuk turut memberikan kontribusi pemikiran dalam usaha transformasi sosial.

"Pada akhirnya akan menawarkan peta jalan pembangunan sebagai masukan rekomendasi kebijakan bagi penyusunan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta menjadi ruang konsensus bersama berbagai entitas dalam pergumulan Indonesia yang bhinneka, dalam upaya membangun peradaban Pancasila," terang Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan, pelaksanaan Kongres Kebangsaan sengaja dilakukan bersamaan dengan peringatan Sumpah Pemuda. Mengingat momentum Sumpah Pemuda adalah ikrar kebangsaan yang mendobrak sekat-sekat primordialisme.

Momen Sumpah Pemuda menurut Bamsoet juga menuntut kesadaran kolektif, di tengah kemajemukan sebagai sebuah bangsa, satu-satunya cara untuk dapat bertahan dari pusaran peradaban dan dinamika zaman, adalah dengan mentransformasikan setiap diri sebagai bagian dari satu ke-Indonesiaan.

"Sebagaimana pandangan Bung Karno, bahwa frase dari Sabang sampai Merauke bukanlah rangkaian kata- kata yang sekedar mempresentasikan entitas geografi, melainkan satu entitas kebangsaan, satu entitas kenegaraan, satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologi, dan satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup dalam gelora semangat kebangsaan dalam membangun peradaban," kata Bamsoet.

Ia juga menekankan perlu ada pemikiran dan kekuatan alternatif untuk mengingatkan dan menunjukan peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan dan lebih menjamin ketahanan nasional dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi negara berdasarkan Pancasila.

Bamsoet menjelaskan Visi negara sebagaimana tertuang pada alinea kedua pembukaan Konstitusi adalah terwujudnya perikehidupan kebangsaan 'yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur'. Adapun misi negara sebagaimana tertuang dalam alinea ke empat adalah 'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

"Cita-cita mewujudkan visi-misi negara yang bersifat prinsipil tersebut, harus diterjemahkan dalam rujukan haluan negara, yang idealnya menjadi wewenang seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, dan direpresentasikan melalui lembaga perwakilan. Dalam konsepsi ini, MPR adalah lembaga perwakilan terlengkap, yang mewakili representasi rakyat (DPR) dan representasi teritorial (DPD). Inilah yang melatar belakangi MPR periode 2009-2014 dan MPR periode 2014-2019 merekomendasikan dibentuknya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)," ujar Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI ini menegaskan, dalam pembahasan PPHN, kurang bijaksana jika hanya mendasarkan pada sikap politik setuju atau tidak setuju, yang kemudian dicari berbagai alasan afirmatif untuk mendukung sikap tersebut.

Kiranya layak diperhatikan Indonesia dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara bukan hanya dilakukan secara fragmentaris, melainkan secara terencana dengan matang dan terintegrasi antar berbagai wilayah di Indonesia.

"PPHN dalam konteks saat ini tidak hanya penting, namun mendesak dan harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang selaras dan konsisten dengan paradigma Pancasila, serta berkesinambungan dan berkelanjutan secara lintas periode pemerintahan. PPHN mengarahkan pengelolaan pembangunan nasional, mewujudkan cita-cita nasional, yaitu membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945," jelas Bamsoet.