MK Nyatakan Jokowi Harus Umumkan Nasib Pandemi Paling Lambat Akhir Tahun

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 28 Okt 2021 20:31 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan terkait uji formil UU KPK dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.
Ilustrasi sidang di MK (Grandyos Zafna/detikcom)

Violla juga mengapresiasi putusan di atas karena MK menekankan pembentukan undang-undang di masa pandemi COVID-19 dan melalui rapat-rapat virtual harus tetap memperhatikan dan memastikan keterpenuhan asas keterbukaan dan akses masyarakat terhadap parlemen.

"MK juga mendukung pemanfaatan teknologi daring untuk memudahkan kinerja legislasi DPR," ujar Violla.

Selain itu, MK membuka ruang access to justice dan menghapuskan imunitas bagi penyelenggara keuangan negara dengan menafsirkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UU 2/2020. Di sisi lain, para pemohon kecewa dengan sejumlah pertimbangan MK karena tidak elaboratif dan tidak kontekstual. Seperti MK tidak mempercepat pembahasan UU 2/2020 padahal UU ini berdampak besar terhadap pengelolaan anggaran COVID-19.

"MK tidak memeriksa secara mendalam pasal-pasal penting, di antaranya tentang kebijakan keuangan negara dan perpajakan di masa COVID-19 dengan alasan keterbatasan pemerintah dalam mengambil pilihan kebijakan. MK memperlihatkan disfungsi sebagai penjaga konstitusi yang semestinya menggali dan memastikan bahwa aturan pengelolaan keuangan negara sejalan dengan UUD 1945, di masa darurat sekali pun," beber Violla.


(asp/haf)