Waket DPD Ajak Uniba Buat Kajian soal Pemilu Berbiaya Murah

Nurcholis Maarif - detikNews
Kamis, 28 Okt 2021 14:30 WIB
Mahyudin di Uniba
Foto: DPD RI
Jakarta -

Wakil Ketua DPD RI Mahyudi mengajak akademisi Universitas Banjarmasin (Uniba) untuk mengkaji sistem pemilihan umum (pemilu) dengan biaya murah. Hal itu diungkapkannya saat kunjungan kerjanya ke Uniba beberapa waktu lalu.

Awalnya Mahyudin menjelaskan kinerja anggota DPD RI yang merupakan kamar kedua setelah kamar satu, yakni DPR RI. Kalau di DPR RI ada 11 komisi, sedangkan di DPD RI ada 4 komite yang selalu mengundang pihak kementerian untuk kegiatan rapat kerja atau dengar pendapat guna melakukan perbaikan-perbaikan dalam berbagai bidang.

"Anggota DPD RI seluruhnya ada 136 orang yang terdiri dari 4 orang perwakilan di setiap provinsi," papar Mahyudin dalam keterangan tertulis, Kamis (28/10/2021).

Mantan Wakil Ketua MPR RI ini menambahkan jumlah 4 orang ini masih bisa dimungkinkan ditambah menjadi 5 orang setiap provinsi. Sebab menurut UU jumlah anggota DPD RI maksimal tidak lebih sepertiga dari jumlah anggota DPR RI (575 orang).

Namun, kata Mahyudin, dalam hal penguatan kinerja DPD ini bukan pada banyaknya jumlah anggota, tapi pada output terhadap fungsi tugasnya. Bisa saja terjadi anggota DPD atau DPR tidak maksimal dan fokus dalam menjalankan fungsi dan tugasnya karena saat kampanye pemilu sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar.

"Atas dasar realita demokrasi seperti ini, bagaimana kita membuat pemilu dapat berbiaya murah, apakah kita akan menjalankan kembali ke sistem pemilu tertutup?" tanya Mahyudin.

Tentang demokrasi ini, Mahyudin berharap Uniba dapat memberikan masukan-masukan dalam bentuk kajian ilmiah atau dalam forum diskusi agar sistem demokrasi dapat berbiaya murah. Selanjutnya senator dari Kaltim ini juga membahas soal sentralisasi perizinan saat ini.

Menurutnya, kebijakan sentralistik ini justru bisa menimbulkan tumpang tindih kepentingan. Sebab bisa jadi bupati atau wali kota tidak setuju karena persoalan aturan tata kota daerah masing-masing, tidak sesuai dengan kepentingan daerah yang akhirnya dapat menimbulkan konflik.

"Kalau kita melakukan lagi upaya sentralistik maka sama saja kita mengulang dosa lampau, ini bisa tumpang tindih kepentingan dan akhirnya menyebabkan konflik," tegas Mahyudin.

Sebagai informasi, kunjungan Mahyudin tersebut disambut Rektor Uniba Dr. Ir. Isradi Zainal. Dalam perbincangan dengan Rektor Uniba ini, Mahyudin berharap agar Uniba dapat berkontribusi besar terhadap bangsa dan negara, khususnya di Balikpapan.

Ia mengatakan bisa saja DPD RI ke depannya melakukan MoU dengan Uniba dalam hal berbagai kajian-kajian ilmiah. Terlebih lagi dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) RI di provinsi Kalimantan Timur, Uniba sebagai PTS terbaik di Kalimantan harus bisa berkontribusi besar dalam menyiapkan sumberdaya manusia yang handal.

"Balikpapan, juga daerah lainnya di Kaltim sebagai penyangga IKN yang baru nanti harus siap berbuat, jangan sampai hanya jadi penonton, hal ini sudah tentu bisa terlaksana jika didukung oleh SDM yang handal," tegas Mahyudin.

(ncm/ega)