Kementan Dinilai Jadi Badan Publik Informatif di Anugerah KIP 2021

Yudistira Perdana Imandiar - detikNews
Rabu, 27 Okt 2021 21:34 WIB
Kementan
Foto: dok. Kementan
Jakarta -

Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat predikat 'Badan Publik Informatif' kategori kementerian dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2021. Kementan menjadi kementerian dengan skor keterbukaan informasi terbaik berdasarkan penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP).

Dalam acara penganugerahan, Selasa (26/10), Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan penganugerahan ini sangat penting untuk mengakselerasikan upaya terbaik badan publik melalui berbagai inovasi yang terus berkembang. Penganugerahan, jelas Ma'ruf Amin, dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan transparan.

"Hasil penilaian ini menjadi sarana introspeksi semua sarana badan publik untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik dan produktivitasnya," ujar Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Rabu (27/10/2021).

Ia pun mengingatkan agar ke depan seluruh badan publik menguatkan komitmennya dalam bekerja keras dan semakin cermat memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

"Saya ingin mengajak masyarakat luas untuk ikut partisipasi dalam menggunakan hak atas informasi serta turut mengawasi proses implementasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Karena kunci keberhasilan keterbukaan informasi publik adalah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan," tutur Ma'ruf.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan penghargaan ini tidak terlepas dari peran serta semua unit kerja, terutama Biro Humas dan Informasi Publik dalam mengelola kegiatan kehumasan dan informasi, yang bisa dipahami oleh semua pihak.

"Saya kira apa yang diraih oleh Kehumasan kita, khususnya Biro Humas dan informasi Publik beserta jajaran PPID dan Humas yang ada di unit kerja Kementerian Pertanian adalah tanda-tanda positif dari bagaimana melakukan sesuatu dari data dan informasi, menghasilkan regulasi dan program yang berjalan dengan sistem yang baik. Lalu terkait dengan kepatuhan SOP ini adalah tanda-tanda satu organisasi yang modern, yaitu makin transparan dan makin terbuka," papar Syahrul.

Syahrul menyatakan informasi selalu menjadi mulut, telinga dan mata dari rakyat kepada penyelenggara negara. Predikat 'Informatif' yang merupakan kategori penilaian tertinggi dari KIP yang diraih Kementan selama 2 tahun berturut-turut menurutnya menjadi parameter bagi Kementan untuk selalu bekerja dengan baik.

"Yang pasti kita perlu jaga keterbukaan itu menjadi bagian agar segala deviasi dan segala kekurangan bisa segera kita koreksi. Oleh karena itu saya apresiasi Kementan telah meraih PPID dan Kehumasan menjadi juara nomor 1. Dan tentu saja akan menyusul prestasi-prestasi sektor pertanian lain, yang kita harap tidak boleh lolos dari kementan. Kita mau Kementan mengabdi bangsa dan rakyat yang paling unggul di republik ini," ulas Syahrul.

Sementara itu, Ketua KIP Gede Narayana menjelaskan pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi di 337 badan publik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 badan publik memperoleh predikat informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang informatif, dan 100 badan publik tidak informatif.

Secara keseluruhan, menurutnya nilai indeks keterbukaan informasi publik tahun 2021 mencapai 71,37. Hasil ini menurutnya menunjukan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Tanah Air berada pada posisi sedang.

"Hasil ini diperoleh dari analisis 312 informan ahli di 34 provinsi yang memberikan indeks 72,60. Penilaian kip nasional di tahun 2021 merupakan gambaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik selama tahun 2020," terangnya.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri yang turut mendampingi Mentan berterima kasih atas perhatian Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran Komisi Informasi Publik yang memberi kepercayaan besar terhadap kinerja Kementan dalam mengelola informasi publik.

"Ke depan kami akan meningkatkan apa yang menjadi harapan masyarakat, terutama dalam manajemen pengelolaan informasi publik," sebut Kuntoro.

(prf/ega)