DPR Panggil Menhan, Panglima dan KSAU Soal WNI di Hawaii

DPR Panggil Menhan, Panglima dan KSAU Soal WNI di Hawaii

- detikNews
Kamis, 20 Apr 2006 00:03 WIB
Jakarta - Panitia Anggaran Komisi I DPR berencana memanggil Menhan, Panglima TNI dan KSAU terkait tertangkapnya WNI di Hawaii yang menjadi rekanan Dephan dalam pengadaan alat-alat persenjataannya.Ini penting untuk segera menjelaskan kesimpangsiuran tertangkapnya ketiga WNI tersebut."Kita akan minta kepada Menhan, Panglima dan KSAU untuk menjelaskan ini. Kalau tidak segera diselesaikan kita khawatir trust publik akan hilang," ujar Ketua Panitia Anggaran Komisi I Heppy Bone Zulkarnaen (Fraksi Golkar) dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/4/2006).Menurut catatan yang ada di Panitia Anggaran Komisi I, usulan pengadaan radar itu memang ada. Namun untuk pengadaan 245 rudal sidewinder, 882 senapan mesin dan 800 pistol itu tidak ada. Karenanya dikhawatirkan ada upaya pendomplengan pihak lain."Yang benar cuma satu, yang lain tidak ada dalam daftar permintaan TNI," tambahnya.Anggota Panitia Anggaran Komisi I lainnya Arif Mudatsir Mandad dari PPP menyayangkan terjadinya kasus penyelundupan senjata ini. Menurutnya kejadian ini sangat merusak citra Indonesia. Karenanya ke depan harus diperbaiki, agar tidak terjadi hal yang serupa di masa depan. Arif mengusulkan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) diadakan melalui mekanisme government to government (G2G). Sehingga lebih mudah dalam mengontrol dan meminimalisir terjadinya mark up. "Komisi I minta ke depan dalam pembelian senjata memakai G2G. Pemerintah langsung bisa membeli ke sumbernya. Pembelian senjata lewat rekanan itu rawan. Apalagi antara Dephan dan TNI kohesifitas lemah," ujarnya.Anggota lainnya RK Sembiring (PDIP) sependapat dengan sistem pembelian senjata model G2G. Namun menurutnya hal itu sulit apalagi dalam konteks Indonesia saat ini dan perdagangan dunia yang belum seimbang.Sembiring beralasan negara seperti Amerika masih memberikan ruang kepada pihak swasta untuk mengelola bisnis-bisnis seperti ini. "G2G itu ideal tapi susah, tapi saya sepakat ke depan harus dikontrol," ujarnya. (ddn/)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads