Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali memperoleh predikat Badan Publik Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), Selasa (26/10). Adapun predikat ini merupakan sebuah hattrick bagi KKP, mengingat predikat tersebut diraih KKP dalam tiga tahun berturut-turut.
"Tentunya ini kabar baik, khususnya dalam suasana HUT KKP yang ke-22. Prestasi ini menjadi penyemangat kami untuk terus berinovasi dalam melayani masyarakat kelautan dan perikanan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis, Rabu (27/10/2021).
Dalam penghargaan ini, KKP memperoleh nilai 96 atau meningkat empat poin dari tahun sebelumnya. Untuk mencapai predikat ini, KKP telah mengikuti rangkaian proses. Hal ini meliputi pengisian SAQ (Self Assessment Questionnaire) dengan indikator penilaian pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan dan penyediaan informasi publik.
Selanjutnya, KKP juga mengikuti tahapan pengujian lapangan Komisi Informasi Pusat ke Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini, Ketua dan Komisioner KIP melihat langsung implementasi aplikasi Si Chupang yang merupakan inovasi KKP untuk meningkatkan kualitas layanan informasi ke masyarakat. Kemudian, ada pula tahapan presentasi untuk menjabarkan lebih jauh soal inovasi dan kolaborasi KKP.
Asisten Khusus Menteri KP Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menambahkan pencapaian klasifikasi badan publik informatif dari KIP menunjukkan kinerja KKP yang optimal dalam upaya menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.
Ke depan, ia mengatakan pihaknya akan terus menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan semakin mengenal informasi serta kebijakan KKP
Baca juga: Ekonomi Biru untuk Indonesia Maju |
"Dengan memperoleh penghargaan ini, tim komunikasi KKP semakin terpacu melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sinergi dengan media massa, optimalisasi kanal-kanal informasi digital, akan terus ditingkatkan sebagai salah satu bentuk upaya diseminasi informasi agar prestasi dan kebijakan KKP semakin dikenal publik," tutupnya.
Sebagai informasi, penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2021 berlangsung secara virtual. Acara tersebut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta diikuti 337 badan publik meliputi kementerian, pemerintah provinsi, lembaga struktural, lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian, perguruan tinggi, BUMN, dan partai politik.
Adapun wujud keterbukaan informasi publik di KKP di antaranya, layanan Omnichannel, yang merupakan platform integrasi yang terdiri dari media sosial dan call center. Kemudian ada pula aplikasi e-PPID dan website PPID.
(akn/ega)
