Pemprov Kalteng Salurkan Bantuan Dana dari APBD ke 11 Parpol, Buat Apa?

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Selasa, 26 Okt 2021 21:55 WIB
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menyalurkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng kepada 11 partai politik di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (26/10).
Foto: Dok. Pemprov Kalteng
Jakarta -

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menyalurkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng kepada 11 partai politik di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (26/10).

Parpol penerima bantuan tersebut di antaranya DPD Partai Hati Nurani Rakyat, DPW Partai Keadilan Sejahtera, DPW Partai Persatuan Indonesia, DPW Partai Persatuan Pembangunan, DPW Partai Amanat Nasional, DPW Partai Kebangkitan Bangsa, DPW Partai Demokrat, DPW Partai Golongan Karya, DPW Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPW Partai NasDem dan DPW Partai Gerindra.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai Politik dalam Pasal 34 Ayat (1) disebutkan bahwa sumber keuangan Partai Politik terdiri dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari APBD/APBN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/10/2021).

"Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tersebut diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum," imbuhnya.

Sugianto menjelaskan bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik yang meliputi 4 konsensus nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam membangun pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Ini sebagaimana amanah Permendagri 36 Tahun 2018.

Menurutnya, partai politik punya kewajiban untuk membangun etika budaya demokrasi, persamaan gender, peningkatan partisipasi politik, serta meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, juga meningkatkan kemandirian, kedewasaan dalam hubungan membangun karakter bangsa.

Dia menjelaskan kenaikan nilai per suara sah telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri yang dimulai pada tahun ini, dengan kenaikannya mencapai 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Terkait hal ini, Sugianto pun mengingatkan agar kenaikan dan bantuan digunakan sebaik-baiknya. Serta harus disertai pertanggungjawaban yang akuntabel, baik itu secara administratif maupun keuangan.

Diungkapkannya, setiap partai politik yang menerima bantuan keuangan dari APBN/APBD, wajib membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan secara berkala setiap tahun yang disampaikan kepada BPK dan Pemerintah Provinsi selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran. Bagi partai politik yang melanggar, dapat terancam sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan pada tahun selanjutnya sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh pemerintah.

Sebagai informasi, penyerahan bantuan dan penyaluran kepada partai politik tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Ketua DPRD Prov. Kalteng Wiyatno, Pj. Sekda Prov. Kalteng Nuryakin serta Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait.

Lihat juga video 'Pencairan Dana Insentif Nakes Pusat Tembus Rp 7,42 Triliun':

[Gambas:Video 20detik]



(akd/ega)