Kunjungi Cina, Kalla Dituding Miliki Kepentingan Pribadi

Boyolali - Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima menyayangkan kunjungan kenegaraan Wapres Jusuf Kalla ke Cina dengan 'rombongan gemuk'. Selain menilai tidak akan efektif mendatangkan investasi, Bima juga menangkap indikasi kepentingan pribadi yang menumpangi kunjungan kenegaraan."Sejauh ini kunjungan-kunjungan Presiden maupun Wakil Presiden dengan alasan menarik investor itu sangat tidak efektif menarik investor," ujar Bima kepada wartawan saat melihat dari dekat persiapan penanganan bahaya Merapi di Selo, Boyolali, Rabu (19/4/2006).Menurut dia, yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah mengatasi akar persoalan hambatan penanaman investasi di Indonesia. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki pelayanan, melakukan birokrasi satu atap, memperbaiki infrastruktur dan membuat iklim sejuk politik terkait penegakan hukum."Itu akar masalahnya, tapi yang dilakukan untuk menarik perhatian investor justru membuat regulasi yang merugikan warga negara dengan menyengsarakannya," lanjut politisi muda dari PDIP tersebut.Selain tidak efektif, Bima juga menyayangkan kunjungan Kalla ke Cina yang terlalu banyak membawa rombongan pejabat yang semakin membebani anggaran negara. Dia tidak melihat urgensi para pejabat negara itu diajak serta dalam kunjungan tersebut."Setidaknya ada lima menteri dan dua ketua komisi di DPR diajak serta. Termasuk yang diajak adalah Menteri Perhubungan Hatta Rajasa yang di saat-saat ini sedang ada masalah besar dengan tanggung jawabnya sebagai menteri terkait sejumlah kecelakaan transportasi," kata Bima.Selain itu Aria Bima juga menangkap indikasi bahwa kunjungan itu sarat dengan kepentingan Jusuf Kalla terkait dengan bisnis pribadinya sebagai pengusaha. Menurutnya, saat ini grup bisnis Kalla sedang berusaha memenangkan tender di Cina."Ada muatan bisnis pribadi yang menumpang dalam kunjungan kenegaraan itu. Saat ini PT Bosowa yang merupakan grup bisnis Kalla sedang berusaha memenangkan tender pembangkit listrik tenaga batubara di Cina," papar dia."Hal tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan. Masalah-masalah kepentingan pribadi seperti itu tidak dapat dibenarkan menumpang dalam kekuasaan serta dalam sebuah kunjungan resmi negara yang dibiayai dengan uang rakyat," lanjut dia. (asy/)