Lagi-lagi, Sumbar Terima Plakat dan Piagam WTP

Sponsored - detikNews
Selasa, 26 Okt 2021 14:15 WIB
Sumbar Raih Penghargaan WTP
Foto: Biro Adpim Sumbar
Jakarta -

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lagi-lagi menerima plakat dan piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan ini diraih atas capaian tertinggi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 5 tahun berturut-turut mulai tahun 2016 hingga 2020 dari Kementerian Keuangan.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJP) wilayah sumbar kepada Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Auditorium Gubernur, Senin (25/10).

"Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempertahankan Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut adalah berkat soliditas dari kepala daerah hingga OPD," kata Mahyeldi dalam keterangan tertulis, Selasa (26/10/2021).

Ia mengatakan ada beberapa strategi untuk mempertahankan WTP di antaranya komitmen dari kepala daerah hingga OPD untuk patuh dalam pelaporan keuangan daerah. Komitmen tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan tindak lanjut terhadap evaluasi BPK sehingga persoalan terkait temuan-temuan bisa diselesaikan dengan baik.

Kemudian, dibutuhkan upaya untuk peningkatan SDM terutama bagi ASN bidang keuangan. Dengan SDM yang tangguh pertanggungjawaban keuangan hingga pelaporan bisa dilakukan sesuai aturan.

"ASN juga harus memahami semua aturan terkait keuangan daerah sehingga tidak ada yang ragu-ragu untuk melaksanakan kegiatan," ujarnya.

Penguatan terhadap SDM keuangan tersebut bisa dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk penegak hukum, BPKP hingga Perwakilan BPK.

Penguatan juga perlu dilakukan bagi panitia pengadaan barang dan jasa, serta inspektur sehingga keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan bisa dipertanggungjawabkan.

Kekompakan dan soliditas antara kepala daerah juga mendukung capaian Opini WTP. Dengan soliditas itu maka OPD nyaman untuk bekerja sehingga tidak ada penyimpangan.

"Persoalan yang seringkali menjadi temuan adalah aset daerah karena itu mengoptimalkan aset juga bisa menjadi kunci," katanya.

Apalagi saat ini, juga ada pemeriksaan pendahuluan BPK. Walaupun belum semua, tapi hasilnya bisa ditindaklanjuti segera.

Di kesempatan tersebut, Mahyeldi selaku wakil pemerintah pusat di daerah juga menyerahkan penghargaan kepada wali kota dan bupati se-Sumatera Barat atas capaian opini WTP.

Selain penyerahan penghargaan, dilaksanakan juga kegiatan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2021.

Kepala Kantor DJPb Wilayah Sumbar, Heru Pudyo Nugroho mengatakan penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Mengingat laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua aspek yang material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Adapun kegiatan penandatanganan Nota Kesepakatan ditujukan untuk peningkatan ketersediaan data dan informasi untuk kebutuhan laporan manajerial pengelolaan keuangan, analisis fiskal regional dan publikasi kepada masyarakat, baik pada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat maupun Pemda Provinsi Sumatera Barat.

Di samping itu, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan publik.

Ia menyebut sampai 2020, terdapat 17 pemda di Sumbar yang telah berhasil mencapai opini WTP 5 kali berturut-turut dan 19 Pemda berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD di tahun 2020. Dengan capaian ini, penghargaan plakat akan diserahkan kepada 17 pemda dan piagam kepada 19 pemda tersebut.

Heru menyampaikan capaian WTP ini merupakan prestasi yang membanggakan karena dapat dicapai pada situasi pandemi COVID-19.

(Content Promotion/Pemprov Sumbar)