KPK Panggil Eks Wagub Lampung Terkait Kasus Gratifikasi

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 26 Okt 2021 12:59 WIB
Gedung baru KPK
Gedung Merah Putih KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Wakil Gubernur Lampung periode 2014-2019, Bachtiar Basri. Bachtiar akan dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tahun 2015-2019.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya juga memanggil Wakil Bupati Lampung Utara periode 2014-2019, Sri Widodo, sebagai saksi dalam perkara ini. Mereka berdua akan diperiksa sebagai tersangka Akbar Tandaniria Mangkunegara (ATMN).

"Hari ini (26/10/2021) Penyidikan perkara terkait dugaan terkait gratifikasi di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 s/d 2019 untuk tersangka ATMN," kata Ali kepada wartawan, Selasa (26/10/2021).

Ali mengatakan kedua saksi itu akan diperiksa di BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, hari ini.

Sebelumnya, KPK menetapkan Akbar Tandaniria Mangkunegara (ATMN) sebagai tersangka dalam kasus ini. Akbar Tandaniria merupakan adik eks Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, yang telah divonis lebih dulu selama 7 tahun penjara.

Dalam kasus ini, Agung Ilmu Mangkunegara divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan. Agung dinyatakan terbukti menerima suap senilai total Rp 1,3 miliar dan gratifikasi senilai Rp 100 miliar.

Uang Rp 1,3 miliar itu diberikan sebagai imbalan karena Agung menyetujui pemberian beberapa paket pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan pada Dinas PUPR Lampung Utara tahun anggaran 2017 ke Candra Safari dan pemberian paket pekerjaan pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta dan pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar pada Dinas Perdagangan Lampung Utara Tahun 2019 ke Hendra Wijaya Saleh alias Eeng.

Selain itu, hakim menyatakan Agung menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya senilai Rp 100 miliar. Gratifikasi itu diterima Agung dalam kurun 2015-2019.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa membebankan uang pengganti senilai Rp 74.634.866.000 (miliar) subsider 2 tahun. Hakim juga menjatuhkan pidana pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Sementara itu, Syahbuddin divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Syahbuddin terbukti menerima suap senilai Rp 1,3 miliar terkait proyek pembangunan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara.

Perbuatan itu dilakukan Syahbuddin bersama Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara, eks Kadis Perdagangan Lampung Utara Wan Hendri, dan orang kepercayaan Bupati, Raden Syahril. Uang senilai Rp 1,3 miliar itu diterima dari dua pengusaha Candra Safari dan Hendra Wijaya Saleh alias Eeng.

(dhn/dhn)