Setelah Fadjroel Rachman menjadi Duta Besar (Dubes) RI untuk Kazakhstan, jabatan juru bicara (jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini kosong. Waketum PPP Arsul Sani bicara soal kapasitas jubir Jokowi kelak.
"Saya termasuk orang yang berpendapat sebaiknya Presiden memiliki jubir yang benar-benar punya kapasitas, yang punya kapasitas itu yang seperti apa? Pertama tentu kemampuan komunikasi publiknya bagus, yang kedua tentu orang yang punya daya koordinasi yang tinggi dengan jajaran pemerintahan lainnya, dan yang ketiga saya kira adalah orang yang memang tiap saat itu bisa gampang untuk dihubungi, dikomunikasi," kata Arsul Sani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/10/2021).
Arsul Sani teringat sejumlah mantan jubir presiden di era sebelumnya. Jubir presiden di era sebelumnya, menurut Arsul, jago berkomunikasi, sehingga program dan pesan presiden dapat tersampaikan dengan baik ke publik.
"Zaman Gus Dur ada almarhum Pak Wimar Witoelar, itu saya kira juga bagus, zaman Pak SBY ada Julian Aldrin Pasha, itu juga bagus. Nah saya berharap Pak Jokowi itu kemudian menunjuk jubir apakah satu atau dua tentu berpulang menurut kebutuhan beliau kira-kira yang sosoknya itu paling tidak seperti Pak Wimar atau Pak Julian Aldrin itulah," ujarnya.
Nama Menseskab Pramono Anung mencuat untuk menjadi jubir Presiden Jokowi. Menurut Arsul, sosok Pramono Anung cukup kapabel, tapi patut diingatkan tugas Menseskab yang diemban sudah cukup berat.
"Ya itu tentu berpulang ke Presiden. Kalau kita bicara Pak Menseskab sekarang saya kira Pak Pramono itu sosok yang kapabel juga sebetulnya untuk bisa mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintahan, kebijakan-kebijakan presiden. Tetapi apakah beliau yang nanti akan merangkap karena tugasnya sebagai Menseskab itu juga cukup berat, ya biar Pak Jokowi yang mempertimbangkan," imbuhnya.
Jubir Jokowi Masih Teka-teki
Teka-teki soal juru bicara Presiden setelah Fadjroel Rachman menjadi Dubes Kazakhstan belum terjawab. Presiden Jokowi sampai saat ini belum memberikan arahan.
"Sampai saat ini belum ada arahan Presiden. Selain itu di istana sudah ada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan KSP," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin kepada wartawan, Senin (25/10).
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
