Duta Besar Indonesia untuk Ankara, Muhammad Iqbal,menegaskan perubahan jalan dengan nama tokoh sekuler Turki itu belum diputuskan.
"Bahkan belum diusulkan. Spekulasi publik bahwa yang akan diusulkan adalah nama Ataturk. Faktanya belum ada usulan apa-apa," kata Iqbal saat dikonfirmasi, Selasa (19/10).
Iqbal menjelaskan sejak awal perubahan nama jalan ini merupakan kesepakatan antara pemerintah RI dan Turki sebagai simbol kedekatan kedua bangsa sejak abad ke-15. Nantinya, yang akan menentukan perubahan nama jalan di Jakarta adalah pemerintah Turki.
Iqbal menuturkan sejauh ini proses pemberian nama jalan masih berlanjut. Yang jelas, dia meyakini nama yang diberikan pemerintah Turki dapat mewakili harapan rakyatnya.
Terbaru, Pemprov DKI Jakarta mengirim surat ke Kedutaan Besar RI di Turki buntut polemik rencana penamaan jalan di Jakarta dengan nama Ataturk. Pemprov DKI berharap pemerintah Turki dapat berdiskusi sebelum memutuskan nama jalan yang diusulkan.
"Jadi DKI sudah menyampaikan surat ke Duta Besar Indonesia untuk Turki menyampaikan bahwa kami tentu menghargai menghormati usulan nama yang disampaikan oleh Pemerintah Turki," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/10).
Riza mengatakan proses perubahan nama jalan harus mendengarkan pendapat masyarakat jika nama yang diusulkan memicu perdebatan. Dia mengatakan hal itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
"Kami berharap seperti nama yang kami berikan di Casablanca, dulu dengan pemerintah Maroko, jadi bukan nama tokoh tapi nama kota. Mudah-mudahan nanti dari pihak dubes menyampaikan," terangnya.
"Harapan kami bukan nama orang, tapi nama kota, apakah Istanbul, apakah Ankara, dan lain-lain," sambungnya.
(dek/aud)
