.webp)
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyinggung soal penolakan wacana penamaan jalan di Jakarta dengan nama tokoh sekuler Turki, Mustafa Kemal Ataturk. Mereka yang tak setuju mengatakan Ataturk jahat dan tak sebanding dengan sosok Presiden RI pertama Sukarno.
"Jadi dalam pidato saya di Surabaya itu, saya berkata, orang-orang yang tak setuju adanya Jalan Ataturk. Bilang Ataturk jahat, tak sebanding dengan Bung Karno," kata Mahfud melalui cuitan di akun Twitter-nya, @mohmafudmd, seperti dilihat Senin (25/10/2021).
Dihubungi terpisah, Mahfud menilai tak ada hubungannya perbandingan antara Ataturk dan Sukarno dengan wacana penamaan jalan. Dia mengatakan Sukarno mengagumi sosok Ataturk dan pernah menginginkan Indonesia menjadi negara sekuler saat sedang berjuang meraih kemerdekaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagi saya penentuan Jalan Ataturk itu tak ada hubungannya dengan urusan Bung Karno itu, sebanding atau tak sebanding dengan Kemal Ataturk. Saya hanya menunjukkan fakta bahwa secara terang-terangan Bung Karno pada tahun 1938 menyatakan kagum kepada Kemal Ataturk dan menginginkan Indonesia yang sedang berjuang untuk merdeka saat itu adalah negara sekuler seperti yang dibangun oleh Ataturk di Turki," ujarnya.
Lebih lanjut Mahfud menyampaikan saat itu Sukarno sempat berdebat dengan para ulama Islam soal usulan Indonesia menjadi negara sekuler seperti Turki. Hingga akhirnya disepakati Pancasila sebagai landasan negara.
"Tetapi ketika hal itu didebat dan didiskusikan dengan tokoh-tokoh Islam yang mengusulkan konsep negara agama (Islam) akhirnya diterima konsep jalan tengah yakni Negara Pancasila. Negara Pancasila itu bukan negara sekuler dan bukan negara agama tetapi sebuah religious nation state," imbuhnya.
Rencana penamaan Jalan Ataturk di Jakarta berawal dari permintaan Pemerintah RI agar nama jalan di dekat KBRI Ankara diganti dengan nama Jalan Sukarno. Permintaan itu dikabulkan pemerintah Turki.
Sebagai balasannya, pemerintah Turki juga meminta hal yang sama agar ada jalan namanya Kemal Ataturk. Lokasinya disebut tidak jauh-jauh dari Kedutaan Turki di Jalan Rasuna Said, Jakarta.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Duta Besar Indonesia untuk Ankara, Muhammad Iqbal,menegaskan perubahan jalan dengan nama tokoh sekuler Turki itu belum diputuskan.
"Bahkan belum diusulkan. Spekulasi publik bahwa yang akan diusulkan adalah nama Ataturk. Faktanya belum ada usulan apa-apa," kata Iqbal saat dikonfirmasi, Selasa (19/10).
Iqbal menjelaskan sejak awal perubahan nama jalan ini merupakan kesepakatan antara pemerintah RI dan Turki sebagai simbol kedekatan kedua bangsa sejak abad ke-15. Nantinya, yang akan menentukan perubahan nama jalan di Jakarta adalah pemerintah Turki.
Iqbal menuturkan sejauh ini proses pemberian nama jalan masih berlanjut. Yang jelas, dia meyakini nama yang diberikan pemerintah Turki dapat mewakili harapan rakyatnya.
Terbaru, Pemprov DKI Jakarta mengirim surat ke Kedutaan Besar RI di Turki buntut polemik rencana penamaan jalan di Jakarta dengan nama Ataturk. Pemprov DKI berharap pemerintah Turki dapat berdiskusi sebelum memutuskan nama jalan yang diusulkan.
"Jadi DKI sudah menyampaikan surat ke Duta Besar Indonesia untuk Turki menyampaikan bahwa kami tentu menghargai menghormati usulan nama yang disampaikan oleh Pemerintah Turki," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/10).
Riza mengatakan proses perubahan nama jalan harus mendengarkan pendapat masyarakat jika nama yang diusulkan memicu perdebatan. Dia mengatakan hal itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
"Kami berharap seperti nama yang kami berikan di Casablanca, dulu dengan pemerintah Maroko, jadi bukan nama tokoh tapi nama kota. Mudah-mudahan nanti dari pihak dubes menyampaikan," terangnya.
"Harapan kami bukan nama orang, tapi nama kota, apakah Istanbul, apakah Ankara, dan lain-lain," sambungnya.
