Warga Akan Gugat Kemenkes ke MA Terkait Tarif Tes PCR: Harusnya Gratis!

Andi Saputra - detikNews
Senin, 25 Okt 2021 12:44 WIB
Menanti Harga Tes PCR Covid-19 Semakin Murah
Foto: detik
Jakarta -

Sekelompok masyarakat menilai tarif tes PCR terlalu mahal. Masyarakat yang tergabung dalam Tim Advokasi Supremasi Hukum akan melalukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) atas Surat Edaran Kemenkes tentang Tarif Tes PCR.

"Jumat (29/10) akan kami daftarkan judicial review ke MA," kata salah satu anggota Tim Advokasi Supremasi Hukum, Johan Imanuel saat dihubungi detikcom, Senin (25/10/2021).

Melalui perwakilannya Johan Imanuel, Tim Advokasi Supremasi Hukum menerangkan polemik tarif tes Covid sudah muncul sejak Tarif Rapid Test yang tidak seragam. Nah setelah Rapid Test sekarang PCR.

Johan mengungkap seharusnya PCR itu memang tanggungan Pemerintah yaitu merujuk ke Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tengang Kesehatan. Dalam UU tersebut jelas dalam Pasal 82 ditegaskan bahwa Pelayanan Kesehatan pada Tanggap Darurat dan Pasca Bencana bersumber dari APBN, APBD , atau bantuan masyarakat.

"Nah PCR ini kan merupakan pelayanan kesehatan karena tanggap darurat mengingat status Indonesia saat ini masih mengalami Bencana Non Alam (Keppres 12/2020)," beber Johan.

"Seyogyanya Pemerintah kali ini tanggung dong 100 persen pelayanan PCR untuk masyarakat. Toh ini kan masih dalam situasi Bencana Non Alam (Pandemi Covid 19)," sambung Johan.

Apabila gratis, maka masyarakat tidak akan keberatan dengan kebijakan terkait. Salah satunya sebagai syarat naik pesawat.

"Kalau tarif PCR full ditanggung pemerintah otomatis tidak akan keberatan dari masyarakat yang ingin bepergian," beber Johan.

Perwakilan lainnya, Richan Simanjuntak menyatakan judicial review yang akan dilakukan pihaknya adalah menguji Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/I/2845/2021 Kemenkes Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). SK ini kan yang menjadi polemik karena harga PCR berbeda-beda sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.

"Sehingga patut ditinjau kembali atau bahkan ditanggung full oleh Pemerintah demi kepentingan umum," tutur Richan.

"Kami memahami kalau SE bukan masuk kategori peraturan perundang-undangan tapi faktanya SE tersebut mengikat dan berlaku untuk umum bagi masyarakat sehingga mau tidak mau yah menurut kami uji materiil terhadap SE tersebut adalah jalan keluarnya. Harapannya PCR ditanggung 100 persen oleh Pemerintah," kata Richan menegaskan.

(asp/idn)