Setneg Respons Rapor Merah LBH Jakarta soal 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 24 Okt 2021 21:24 WIB
Faldo Maldini
Foto: Faldo Maldini (Dok. Pribadi)

Rapor Merah LBH Jakarta Untuk Jokowi-Ma'ruf

LBH Jakarta memberikan rapor merah terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memasuki tahun kedua pada 20 Oktober yang lalu. LBH Jakarta menyoroti sejumlah hal mulai dari penanganan korupsi hingga demokrasi.

Awalnya LBH Jakarta menyinggung terkait sumpah yang pernah Jokowi ucapkan pada 20 Oktober 2019 atau dua tahun yang lalu. Sumpah tersebut dinilai sebagai tanda dimulainya pemerintahan otoritarian Jokowi.

"Pembacaan lafal sumpah (oleh Presiden Jokowi) tersebut menandai dimulainya rezim otoritarian. Dua tahun sudah pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berjalan, agenda-agenda penguatan demokrasi, anti-korupsi dan pemenuhan hak asasi manusia semakin tergerus oleh kepentingan ekonomi yang dikuasai oligarki," tulis LBH Jakarta dalam keterangannya, Minggu (24/10/2021).

LBH Jakarta pun menyoroti sejumlah hal mulai dari perlindungan korban, melemahnya indeks persepsi korupsi hingga kebebasan demokrasi. Atas sorotan itu, LBH Jakarta lantas memberikan 13 poin evaluasi ke Jokowi:

1. Pemerintah Indonesia melakukan evaluasi besar-besaran dari hulu ke hilir kebijakan penanganan pandemi COVID-19 secara partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas, termasuk juga evaluasi kebijakan vaksinasi yang telah dilakukan selama ini;

2. Pemerintah Indonesia harus menghadirkan suasana yang aman dan nyaman bagi segenap masyarakat Indonesia untuk dapat melangsungkan hak atas kebebasan berekspresinya dan menghadirkan aparat penegak hukum yang demokratis, berperspektif HAM, serta mampu menghargai kebebasan berekspresi;

3. Pemerintah Indonesia tidak menggunakan kekuatan POLRI sebagai alat pembungkam kebebasan sipil dan bersama KAPOLRI mendorong reformasi kepolisian sipil dalam organisasi institusi POLRI;

4. Pemerintah Indonesia serius melaksanakan agenda pemberantasan korupsi dengan mendorong penguatan kelembagaan KPK, mencabut revisi UU KPK dan bertanggungjawab atas pemecatan sepihak terhadap 57+ pegawai KPK yang dilakukan Firli Bahuri cs;

5. Pemerintah Indonesia mencabut UU Cipta Kerja dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) demi melaksanakan amanat UUD 1945 dan penghormatan atas hak asasi manusia;

6. Pemerintah Indonesia agar mencabut upaya hukum banding dalam kasus gugatan Citizen Law Suit polusi udara dan segera laksanakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

7. Pemerintah Indonesia bersama Menteri dan Lembaga terkait menerbitkan regulasi yang memenuhi asas-asas pembentukan per-UU-an guna menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pengguna jasa aplikasi pinjaman online (peer-to-peer lending), melakukan pengawasan serta penindakan tegas terhadap penyedia jasa pinjaman online;

8. Pemerintah Indonesia agar melakukan penundaan/moratorium atas kebijakan Otsus Jilid II Papua, merumuskan ulang kebijakan yang berkeadilan dan partisipatif mengenai masa depan nasib warga Papua, serta merumuskan dan menerapkan kebijakan yang berkeadilan untuk menghapuskan praktik rasisme, diskriminasi, dan kriminalisasi serampangan terhadap Orang Asli Papua;

9. Pemerintah Indonesia segera membahas dan mengesahkan RUU PKS dan RUU PPRT bersama DPR RI dengan melibatkan penuh korban kekerasan seksual, PRT, organisasi pendamping dan ahli;

10. Pemerintah Indonesia agar mengevaluasi proyek-proyek strategis nasional yang berdampak pada akselerasi praktik pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sekitar yang terdampak khususnya, dan merumuskan ulang kebijakan yang lebih berkeadilan, melindungi hak asasi manusia, partisipatif-demokratis, serta ramah lingkungan;

11. Pemerintah Indonesia agar memenuhi hak-hak pekerja, berkoordinasi aktif dalam upaya implementasi pemenuhan hak-hak pekerja, melindungi seluruh pekerja migran dari segala bentuk kekerasan serta vonis hukuman mati;

12. Pemerintah Indonesia agar singkirkan dari lingkar kekuasaan serta adili pelaku pelanggaran HAM masa lalu, buka dokumen TPF Kasus Munir ke Publik;

13. Pemerintah Indonesia agar serius menanggulangi banjir baik dalam tahap pra, darurat bencana maupun pasca bencana, serta membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat terdampak untuk terlibat dalam upaya penanggulangan bencana banjir secara komprehensif.


(maa/imk)