Raker Pertama Pengelolaan 92 Pulau Terluar Digelar

Jakarta - Pemerintah menggelar rapat kerja (raker) pertama tentang pengelolaan pulau-pulau terluar, Rabu (19/4/2006). Raker ini nantinya akan menyusun rencana aksi untuk mengelola 92 pulau-pulau terluar seperti yang tercantum dalam Perpres 78/2005.Raker ini digelar di Hotel Bumikarsa, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Rapat diikuti oleh tim koordinasi pengelolaan pulau-pulau terluar.Tim ini terdiri dari 20 departemen/lembaga pemerintah pusat, 20 pemerintah provinsi, dan 38 pemkab/kota, tempat di mana pulau-pulau kecil terluar itu menjadi bagian wilayah administrasinya."Khusus pada aspek perbatasan laut, kita melihat pentingnya pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Karena dari pulau-pulau luar tersebut merupakan titik dasar koordinat geografis yang digunakan sebagai referensi penarikan garis pantai kepulauan," jelas Menko Polhukam Widodo AS.Hal ini disampaikan dia usai membuka acara bertajuk "Sosialiasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 dan Rapat Tim Kerja Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Terluar".Hadir dalam kegiatan itu Mendagri M Ma'ruf, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan Ir Ali Supardan serta utusan daerah-daerah.Tim koordinasi pengelolaan pulau-pulau terluar ini di bawah koordinasi Menko Polhukam. Nantinya tim ini dipecah menjadi dua tim kerja. Tim kerja pertama membidangi masalah SDA, lingkungan hidup, infrastruktur dan perhubungan, ekonomi, dan sosial budaya yang diketuai Menteri Kelautan dan Perikanan. Tim kedua membidangi pembinaan wilayah, pertahanan dan keamanan yang diketuai Mendagri.Ketika ditanya dana yang dianggarkan untuk pengelolaan pulau-pulau terluar ini, Widodo mengaku belum tahu. "Justru dari tim kerja ini dapat dirumuskan," katanya.Menurut rencana, aksi bersama pengelolaan pulau kecil terluar ini diimplementasikan mulai tahun anggaran 2007. (nrl/)