Kronologi Sengketa Lahan Kedubes Malaysia hingga Menteri ATR Lapor ke KY

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 24 Okt 2021 16:35 WIB
Gedung Komisi Yudisial (KY)
Gedung Komisi Yudisial (Ari Saputra/detikcom)

14 Juli 2010
Seorang warga yang mengklaim memiliki tanah itu menggugat Kedubes Malaysia ke PN Jaksel. Hasilnya PN Jaksel tidak berwenang mengadili perkara itu.

20 November 2013
Kedubes Malaysia melayangkan somasi kepada orang-orang yang menempati lahan untuk mengosongkan lahan itu.

2014
Kedubes Malaysia menggugat orang yang menempati lahannya ke PN Jaksel. Kedubes Malaysia menyatakan perbuatan orang yang menempati lahan merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada Kedubes Malaysia. Dengan rincian kerugian materiil Rp 3 miliar dan kerugian imateriil Rp 1 miliar.

Atas hal itu, Kedubes Malaysia digugat balik oleh Tergugat sebesar Rp 15 miliar. Tergugat mengklaim menempati lahan menyatakan memiliki Akta Jual Beli (AJB) tahun 1997 berdasarkan bukti Girik C 967 Persil 22 Blok D 1.

5 November 2015
PN Jaksel memutuskan tidak menerima gugatan di atas.

13 Desember 2016
Kedubes Malaysia naik banding tapi kandas. Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menguatkan putusan PN Jaksel.

2017
Giliran orang yang menempati lahan menggugat Kedubes Malaysia dan meminta ganti rugi Rp 331 miliar lebih.

25 Juni 2018
PN Jaksel menyatakan gugatan itu gugur dan mencoret dalam register perkara perdata.

Januari 2020
Kedubes Malaysia menggugat warga yang menempati lahan di Kemang. Kedubes Malaysia meminta PN Jaksel menyatakan akta penjualan dan pembelian berikut pelepasan hak atas tanah Nomor 24 tanggal 16 Januari 1971, yang dibuat di hadapan notaris Eliza Pondaag di Jakarta, sah dan mengikat.

Kedubes Malaysia menuntut ganti rugi material Rp 16,8 miliar dan immaterial Rp 27 miliar. Kasus ini masih disidangkan di PN Jaksel.

Oktober 2021
Sofyan Djalil menyatakan ada juga tanah Kedubes menjadi sasaran mafia tanah. Pernyataan itu disampaikan dalam seminar di KY.

"Ada sebuah kedutaan di Jakarta tanahnya digugat dan dimainkan mafia tanah. Kalau dia menang atas kedutaan asing, apa kata investor? Tanah negara asing saja bisa kalah dengan mafia tanah," cerita Sofyan.

Kasus di atas menjadi kasus yang diawasi secara seksama oleh KY.

"KY berdasarkan analisis dan verifikasi, memutuskan untuk melakukan pemantauan terhadap proses persidangan tersebut dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim," ujar Miko.


(asp/mae)