Kemnaker Gelar Dialog Bahas Penetapan Upah Minimum Tahun 2022

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Sabtu, 23 Okt 2021 16:20 WIB
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Menjelang penetapan Upah Minimum (UM) Tahun 2022, Kementerian Ketenagakerjaan menggelar dialog bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas).

Berlangsung pada 21-22 Oktober 2021, dialog ini membahas soal persiapan dan penyamaan pandangan mekanisme penetapan upah minimum. Adapun hal ini sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Dalam pertemuan ini dibahas mengenai hal-hal strategis yang perlu disiapkan untuk penetapan Upah Minimum dan isu-isu yang berkembang terkait penetapan Upah Minimum," ujar Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/10/2021).

Dalam pertemuan ini, Putri menyampaikan Depenas dan LKS Tripnas sepakat untuk mendorong penetapan Upah Minimum sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Namun, ia menyebut para pihak yang tidak sepakat tetap bisa melakukan gugatan sesuai UU yang berlaku.

"Bagi para pihak yang tidak puas, mereka bisa menggunakan mekanisme gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Putri menyampaikan Depenas dan LKS Tripnas menyadari penetapan Upah Minimum tidak dapat memuaskan seluruh pihak. Hal ini lantaran banyak kerja keras yang telah terkuras untuk penanganan pandemi COVID-19.

"Dengan demikian maka Depenas dan LKS Tripnas berharap harus saling menahan diri agar dapat segera keluar dari tekanan akibat pandemi COVID-19," paparnya.

Sesuai arahan Menaker Ida Fauziyah, Putri mengatakan penetapan upah bertujuan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang adil bagi seluruh pihak dan mencapai kesejahteraan pekerja/buruh. Meski demikian, penetapan upah akan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.

"Jadi tak hanya berpikir kesejahteraan pekerja/buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan kemampuan perusahaan sehingga kelangsungan bekerja dapat terjaga, dengan demikian dapat mendorong perekonomian nasional," katanya.

Terkait hal ini, Putri menyadari penetapan UM tahun 2022 yang mengalami kenaikan belum dapat memenuhi ekspektasi bagian pihak. Namun, ia menyebut penetapan UM harus diapresiasi, mengingat saat ini Indonesia masih dalam masa pemulihan dari dampak COVID-19.

Menurutnya, hal ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2021, mengingat tidak adanya kenaikan Upah Minimum. Untuk itu, ia mengimbau agar para pihak dapat lebih fokus terhadap produktivitas guna meningkatkan daya saing.

"Depenas dan LKS Tripnas berharap para pihak agar tidak berkutat pada Upah Minimum, melainkan mendorong perjuangan kepada upah berdasarkan struktur dan skala upah sebagai wujud produktivitas. Dengan demikian apabila lebih produktif maka kita sebagai bangsa akan meningkatkan daya saing," katanya.

Ke depan, Putri mengatakan Depenas dan LKS Tripnas akan mendorong mekanisme komunikasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembahasan isu pengupahan tidak hanya terfokus pada Upah Minimum, namun hal-hal lain yang lebih membangun.

"Mudah-mudahan dialog persiapan penetapan UM Tahun 2022 ini, dapat memberikan pondasi yang kokoh dan penguatan sinergi stakeholder sehingga proses penetapan UM Tahun 2022 dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar tanpa kendala yang berarti," tandasnya.

(fhs/ega)