Umrah Dimulai November, Ketua DPD: Jangan Sampai Ada Kendala

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Jumat, 22 Okt 2021 17:09 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong pemerintah segera mempersiapkan teknis keberangkatan perdana jemaah umrah ke Makkah. Diketahui jemaah umrah direncanakan berangkat pada November 2021.

"Tentu hal ini harus dipersiapkan dengan baik. Maka, saya meminta pemerintah fokus terhadap hal ini. Jangan sampai ada satu kendala apapun dalam pelaksanaannya," ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021).

Menurut dia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam persiapan tersebut. Utamanya adalah mengenai vaksin booster dengan jenis Pfizer, Moderna, AstraZeneca dan Johnson & Johnson (J&J).

"Hal itu harus dipersiapkan dengan baik karena merupakan syarat ketetapan bagi para jemaah umrah," jelasnya.

Senator asal Jawa Timur itu menyebut pelaksanaan ibadah umrah pada masa pandemi COVID-19 berbeda dengan musim biasanya. Mengingat ada beberapa syarat bagi para jemaah yang berbeda dengan situasi normal.

"Untuk itu, persiapan yang dilakukan harus benar-benar matang dan penuh kedisiplinan," paparnya.

LaNyalla pun meminta kepada para calon jemaah untuk bersabar. Sebab, rencananya pemberangkatan perdana adalah pemilik agen perjalanan terlebih dahulu. Tujuannya supaya pihak agen perjalanan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan umrah di masa pandemi.

Dikatakannya, persiapan itu penting agar perjalanan umrah jemaah Indonesia tak mengalami kendala. Sekaligus menjadi filter untuk mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19 yang masih memungkinkan untuk terjadi.

"Gelombang ketiga COVID-19 ini masih mengintai. Dia bisa terjadi kapan saja. Maka, keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah harus diperhatikan dengan baik," ujar dia.

Diketahui, pemerintah belum memberikan keputusan terkait keberangkatan jemaah umrah. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Bunda Mirfat mengatakan sejumlah asosiasi agen perjalanan masih menunggu keputusan Kementerian Agama (Kemenag). Saat ini, pemerintah sedang berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

(akd/ega)