Serikat Nelayan NU Minta Arahan Jokowi soal Perikanan Direalisasikan

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 21 Okt 2021 19:12 WIB
Pegiat UMKM Witjaksono/Dok Istimewa
Foto: Ketua Umum Serikat Nelayan NU Witjaksono/Dok Istimewa
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan termasuk dalam kegiaitan ekonomi seperti penangkapan ikan. Salah satu yang didorong oleh Jokowi adalah penerapan penangkapan ikan terukur, tidak dilakukan secara berlebihan dan memastikan kelestarian perikanan. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) mendukung penuh agar arahan Jokowi ini direalisasikan.

"Penangkapan ikan harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat tetapi juga harus terukur dan juga dijamin keberlanjutannya tidak hanya diambil, diambili terus tapi habis karena tidak terukur karena tidak terkalkulasi," ujar Jokowi di Istana Negara, Rabu (13/10) lalu.

Merespon Jokowi, Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) menilai arahan presiden perihal penangkapan ikan harus dilakukan dengan bijak dan terukur sudah benar. Namun SNNU menilai arahan ini disalahartikan oleh instrumen khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KKP) dengan menerbitkan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta Kepmen KKP Nomor 86 dan 87 Tahun 2021 soal produktivitas kapal penangkap ikan.

"Input (Jokowi) ini sudah betul namun salah diterjemahkan oleh instrumen negara khususnya Menteri KKP dengan mengeluarkan 2 kebijakan sebagai output yang sama sekali tidak memiliki ruh konstitusi negara, yang mengedepankan kemakmuran rakyat dalam hal ini nelayan," kata Ketua Umum Serikat Nelayan Nusantara (SNNU), Witjaksono, Kamis (21/10/2021).

Entrepreneur muda Nahdlatul Ulama (NU) ini mengatakan bahwa ruh yang dimaksud adalah perwujudan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya ayat 3 yang jelas disebutkan, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.

Point inilah, lanjut Witjak, yang seyogianya dijadikan landasan oleh Menteri KKP dalam membuat atau memutuskan sebuah kebijakan agar benar-benar menjadi kebajikan bagi jutaan nelayan kecil di seluruh penjuru tanah air.

"Perintah konstitusi jelas, amanat Nawacita dan visi-misi 2019-2024 Jokowi-Ma'ruf Amin lugas. Wajar jika banyak pihak menilai 2 kebijakan ini asal-asalan karena minim riset apalagi kajian, miskin data serta tidak peka dengan kondisi, kehidupan, nasib dan masa depan nelayan," tutur Witjaksono.

Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU), lanjut Witjak, meminta PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 86 dan 87 Tahun 2021 soal produktivitas kapal penangkap ikan untuk secepatnya di revisi.

Tokoh muda NU ini mengaku telah mendengar langsung keluh kesah nelayan-nelayan di penjuru tanah air, yang sangat keberatan atas kebijakan Menteri KKP. Bahkan, Witjaksono melihat permasalahan ini telah menjadi polemik di kalangan nelayan serta pelaku usaha kecil bidang kelautan dan perikanan.

Urgensi merevisi kebijakan ini harus secepatnya dilakukan untuk meredam eskalasi gejolak kekecewaan nelayan agar tidak melebar menjadi kegaduhan nasional, mengingat seluruh nelayan telah mengeluarkan narasi negatif terjadap kebijakan yang dianggap tidak sedikitpun memuat point kebajikan bagi mereka.

"Ini menjadi catatan kami dalam refleksi 2 tahun Jokowi-Ma'ruf Amin. Kebijakan pembantu presiden (Men KKP) tidak sejalan dengan 9 point Nawacita, 5 Visi Misi serta konstitusi negara yang intinya mengedepankan kesejahteraan, kemakmuran dan keselamatan jiwa serta raga rakyat Indonesia," lanjut Witjaksono.

Menteri KKP dan instrumen negara lainnya seyogianya menjadi motor untuk mengakselerasi ekonomi kemasyarakatan atau ekonomi kerakyatan sesuai amanat konstitusi, Nawacita serta visi-misi Jokowi-Ma'ruf Amin yang harus mengedepankan leveraging dari social capital.

Sejauh ini, jelas Witjaksono, conversion dari social capital menjadi aset capital telah tergeneralisasi menjadi kelompok-kelompok massa terutama orang-orang miskin seperti nelayan kecil.

"Leveraging dari social capital ini seharusnya dimiliki oleh organisasi organisasi massa yang berbasis fundamental massa seperti seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah yang keduanya ini memiliki jamiah yang pasti dan terorganisir dengan baik," ungkap Witjaksono.

Pegiat UMKM nasional ini memaparkan bahwa PP Nomor 85 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 86 dan 87 Tahun 2021 telah memberi ruang untuk pungutan PNBP bagi kapal penangkap atau pengangkut ikan berukuran 5-30 gross tonnage (GT), yang biasa digunakan oleh jutaan nelayan kecil.

Padahal pungutan PNBP sebelumnya hanya diberlakukan untuk kapal dengan ukuran di atas 30 GT. Dari suara yang didengar dan fakta yang dilihatnya, patut diduga ada tekanan yang dirasakan para nelayan saat hendak melaut.

"Patut diduga ada tekanan. Misalnya dihambatnya dokumen kelengkapan melaut oleh petugas di lapangan, sebelum nelayan kecil membayar hal-hal yang diatur dalam PP maupun KepMen. Lebih menakutkan melihat petugas di bibir pantai ketimbang menghadapi ganasnya badai dan tingginya ombak di tengah lautan, ada yang lebih mencekam dan menakutkan di tengah lautan," terang Witjaksono.

Witjaksono yang pernah disebut Ustaz Yusuf Mansyur sebagai kandidat menteri UKM ini mengatakan penarikan pungutan pra dan pasca produksi dapat berpotensi menimbulkan praktik manipulasi dan monopoli yang berpotensi menimbulkan kerugian pendapatan negara.

Menurutnya, kenaikan pungutan dalam bentuk penentuan skala persentase kapal ukuran 5-60 GT sebesar 5 persen, 61-1.000 GT sebesar 10 persen dan 1.000 GT ke atas, tidak sesuai dengan kemampuan SDM lokal dan justru cenderung menguntungkan pengusaha besar serta membuka potensi masuknya kapal asing untuk merampok kekayaan laut di perairan NKRI.

Selain itu, penetapan harga patokan ikan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86 Tahun 2021 untuk perhitungan pungutan hasil perikanan dan produktivitas penangkapan ikan juga dinilai belum memiliki dasar yang komprehensif, karena tidak melibatkan organisasi kemasyarakatan terkait.

Bukan hanya itu, penetapan tersebut tidak memperhatikan musim, kualitas ikan pasca tangkap dan lokasi tangkap. Bahkan ditemukan jenis ikan yang memiliki harga jauh lebih rendah daripada harga patokan yang tentu saja membuat nelayan merugi sehingga dianggap tidak masuk akal.

"Kebijakan menteri ini memang ngawur karena tidak berbasis data valid, khususnya melihat kondisi real nelayan Indonesia saat ini. Pilu melihat mereka akan menjadi sapi perah, tumbal atas program akselerasi PNBP yang sejatinya hanya fatamorgana karena jelas tidak akan didapat dengan berkah dari majakin nelayan kecil dan miskin," lanjut Witjaksono.

Witjaksono juga mengkritisi ide, pemikiran dan gagasan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono perihal kebijakan untuk kebajikan di sektor perikanan tanah air, yang meng-'copy-paste' kebijakan serupa di Uni Eropa, Islandia, Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

Menteri KKPP seyogianya meniru dan mengikuti langkah blusukan presiden yang turun langsung ke lapangan menemui masyarakat, berdialog dengan ketua adat, meminta saran kiayi atau pemuka agama setempat, untuk mengetahui akar permasalahan sekaligus mendapatkan solusi yang tepat, cermat, cepat, efektif, efisien dan terukur sebagai bahan dari kebijakan yang akan dibuat atau diputuskan.

Witjaksono meminta Sakti Wahyu Trenggono tidak menyamakan situasi dan kondisi Indonesia dengan Negara Uni Eropa, karena infrastruktur dan SDM di negara-negara maju di Eropa telah memumpuni untuk menerapkan kebijakan tersebut.

"Masih jauh panggang dari api, kalau mau harus disiapkan roadmap jangka panjang yang seyogianya diinisiasi oleh anak bangsa yang paham dengan situasi dan kondisi dalam negeri, Sekti misalnya," paparnya.

Sekti (Sistem Kelautan Terintegrasi), adalah buah karya anak bangsa yang memadukan kesiapan nelayan, teknologi dan potensi kemaritiman nasional yang digagas oleh Witjaksono.

Sekti dianggap mampu menjadi solusi karena dapat mengontrol jenis dan jumlah ikan yang ditangkap, jumlah kapal yang melintasi dan beroperasi di laut Indonesia secara 'real time', serta memperkuat kelautan maritim nasional.

Selain itu, Sekti adalah program berkelanjutan yang secara efektif mampu meningkatkan pendapatan nelayan dan negara, memetakan potensi dan kondisi laut nasional secara berkala, serta dapat dimanfaatkan untuk intensifikasi jalur perdagangan internasional yang melewati perairan Nusantara dan menjamin laut Indonesia terbebas dari illegal fishing.

"Dalam menyusun konstruksi kebijakan harus bersifat adil dan komprehensif serta jangan sampai 'kebijakan dalam kebajikan' yang diniatkan pada hal yang baik, justru pada praktiknya menyengsarakan masyarakat kecil karena kegagalan pejabat yang elitis dalam memahami kondisi nyata masyarakat dan terlalu dipaksakan karena janji politik," pungkasnya.

Menteri KKP Mutakhirkan HPI

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemutakhiran Harga Patokan Ikan (HPI) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 85 Tahun 2021 bertujuan untuk pemutakhiran standar kesejahteraan nelayan. HPI sebelumnya dinilainya tidak relevan dengan kondisi saat ini sebab menggunakan basis data 10 tahun lalu.

"Selama ini banyak masyarakat menganggap tingkat kesejahteraan nelayan masih sama dengan tahun 2011. Melalui pemutakhiran HPI, ke depan kita akan memiliki program pemberdayaan yang jauh lebih akurat untuk lebih memajukan nelayan," ujar Trenggono dalam keterangan tertulis, Senin (4/10/2021).

Hal ini dia ungkapkan dalam acara sosialisasi implementasi PP Nomor 85 Tahun 2021 bidang perikanan tangkap di Manado, Sulawesi Utara.

Dia menegaskan PP 85 Tahun 2021 mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kebijakan ini merupakan implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tujuannya ingin memudahkan masyarakat dalam menjalankan usaha.

Trenggono menambahkan kontribusi PNBP perikanan tangkap pada pendapatan negara selama ini tergolong masih sangat kecil. Contohnya capaian PNBP SDA Perikanan tahun 2020 hanya berada di angka Rp 600 miliar.

Padahal, nilai produksi perikanan tangkap sebesar Rp 220 triliun. Dengan demikian, PP 85/2021 menurutnya merupakan instrumen utama untuk mengoptimalkan nilai pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia.

Selain itu, Trenggono mengungkapkan tujuan lain dari terbitnya PP 85/2021 adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi para pelaku usaha perikanan di Indonesia. Melalui langkah ini, Pemerintah menambahkan sistem penarikan PNBP pascaproduksi, di mana jumlah PNBP yang dibayarkan ke negara sesuai dengan hasil tangkapan.

"Fair tidak ini? Negara betul-betul hadir untuk mendorong usaha perikanan tumbuh. Dia membayar saat dia kembali membawa hasil. Kalau tidak membawa hasil, ya tidak membayar apa-apa," tutur Trenggono.

(fjp/van)