Sidang Kasus Korupsi Lahan

Dicecar Jaksa KPK soal Arahan Anies, Eks Pejabat BUMD DKI Mengaku Lupa

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 21 Okt 2021 15:45 WIB
Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI terkait proses pendanaan program rumah DP Rp 0 , Yurianto di ruang sidang
Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI terkait proses pendanaan program rumah DP Rp 0, Yurianto, di ruang sidang (Zunita/detikcom)
Jakarta -

Jaksa KPK mencecar mantan Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Yurianto terkait proses pendanaan program rumah DP Rp 0 di sidang mantan Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles. Seperti apa?

Awalnya, Yurianto menjelaskan program DP Rp 0 ini adalah program untuk warga yang berpenghasilan rendah. Program ini sudah ada di rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 yang dilandasi oleh Perda 1/2018.

Yurianto mengatakan ada beberapa arahan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta untuk program DP Rp 0. Salah satunya, Anies meminta dibentuk tim komunikasi untuk pengerjaan program rumah DP Rp 0.

"Ada beberapa arahan waktu itu, terutama berkaitan dengan DP 0, disampaikan DP 0 ini merupakan program kebutuhan rumah itu merupakan kebutuhan mendasar. Sehingga negara harus membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Yurianto saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Rabu (21/10/2021).

"Kedua, bahwa DP 0 ini adalah merupakan janji program yang tentu kita merencanakan untuk memenuhi janji program ini, tapi karena masih terjadi komunikasi yang masih belum antara instansi terkait belum sama, maka perlu dibentuk tim komunikasi," sambung Yurianto.

Jaksa KPK Takdir Suhan kemudian bertanya tentang penyertaan modal daerah (PMD) program rumah DP Rp 0. Apakah ada arahan dari Anies tentang PMD dari program ini.

"Apakah saat itu kaitannya disebutkan oleh Pak Anies bahwa nanti akan ada PMD untuk pelaksanaan eksekusi?" tanya Jaksa Takdir.

"Saya lupa, cuma memang di BUMD-nya disampaikan diarahkan bahwa BUMD ini dalam melaksanakan program DP 0 harus betul-betul baik, dalam artian jangan hanya bagus di atas kertas, tapi dalam pelaksanaannya ada masalah di sana," jawab Yuri.

Jaksa Takdir kemudian membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Yuri. Dalam BAP itu, disebut Anies memberikan arahan agar Sarana Jaya diberi PMD.

Simak isi BAP Yurianto selengkapnya di halaman berikutnya.