LBH Jakarta Jawab Anies yang Minta Sorotan Tak Cuma ke DKI

Dwi Andayani - detikNews
Kamis, 21 Okt 2021 06:25 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: Dok.Pemprov DKI)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tidak hanya menyorot masalah di Jakarta. LBH Jakarta sesuai dengan namanya, maka tugas LBH Jakarta mengkritik wilayah Jakarta.

"Tidak tepat (permintaan Anies). Sesuai dengan nama, LBH Jakarta wilayah operasionalnya Jakarta. Jadi kritiknya sebatas Jakarta saja," ujar Kepala Advokasi dan pengacara LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, kepada wartawan, Rabu (20/10/2021).

Nelson menuturkan, bukan kali ini LBH Jakarta memberikan kritik terhadap Gubernur. Menurutnya, LBH Jakarta juga memberikan kritik pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Fauzi Bowo hingga Sutiyoso.

"LBH Jakarta bukan kali ini saja kritik Gubernur. Zaman Ahok kritik juga, Fauzi Bowo, Sutiyoso juga," tuturnya.

Nelson menyebut LBH Jakarta telah berdiri sejak tahun 1970, dimana saat itu Ali Sadikin menjadi salah satu yang membantu pendirian LBH. Meski begitu, LBH tetap mengkritik kebijakan Ali Sadikin yang tidak sesuai.

"Mungkin Pak Anies perlu tahu juga kalau LBH Jakarta sudah berdiri sejak 1970 dan yang membantu mendirikan itu salah satunya Bang Ali (Ali Sadikin), dan Bang Ali kita kritik keras juga dalam berbagai kasus. Salah satu yang paling terkenal itu penggusuran di Simprug. Tahun 1972 kalau tidak salah," ujar Nelson.

"Respon Bang Ali apa? Bang Ali justru menganggap kritik, gugatan-gugatan di Pengadilan adalah tugas LBH Jakarta sebagai lembaga yang menerima pengaduan dari masyarakat dan memperjuangkan rakyat kecil, dan menerima itu sebagai konsekuensi jadi Gubernur," sambungnya.

Terkait wilayah lain yang diminta ikut disorot, Nelson mengatakan wilayah lain akan disoroti oleh LBH yang ada di masing-masing wilayah. Dia mencontohkan LBH Bandung yang juga aktif memberikan kritik terhadap Gubernur dan wali kota di Jawa Barat.

"Untuk wilayah lain sudah ada misalnya LBH Bandung yang aktif juga kritik Gubernur dan wali kota-wali kota di Jabar, dan kantor-kantor LBH lainnya mulai Aceh sampai Papua di bawah naungan YLBHI," kata Nelson.

Nelson menjelaskan, LBH berada di bawah naungan YLBHI. Saat ini terdapat 17 kantor LBH di seluruh Indonesia.

"Untuk LBH kantor itu ada 17 di seluruh Indonesia," kata Nelson.

"17 kantor LBH: Aceh, Medan, Palembang, Pekanbaru, Padang, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Samarinda, Palangkaraya, Menado, Makassar, Papua," sambungnya.

Simak Video: Menteri-menteri Jokowi Dapat Rapor Merah dari BEM UI: Luhut-Mahfud

[Gambas:Video 20detik]