Kepala BPKH Pastikan Dana Haji Digunakan untuk Kepentingan Umat

Angga Laraspati - detikNews
Rabu, 20 Okt 2021 19:33 WIB
BPKH Pastikan Dana Haji Digunakan untuk Kepentingan Umat
Foto: Dok. PPP
Jakarta -

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan semua dana haji digunakan untuk kepentingan jemaah dan umat. Termasuk dana yang diinvestasikan melalui APBN.

"Badan Pengelola Keuangan Haji berkomitmen untuk turut ambil peran dalam mengatasi problematika umat. Sumber pembiayaan program kemaslahatan berasal dari nilai manfaat pengelolaan Investasi Dana Abadi Umat (DAU)," jelas Anggito dalam keterangan tertulis, Rabu (20/10/2021).

Saat hadir di Musyawarah Nasional Alim Ulama, Senin (18/10) lalu, Anggito mencontohkan investasi Dana Haji melalui APBN dimanfaatkan untuk pembangunan sarana penunjang kegiatan perhajian, peningkatan sarana pendidikan Islam dan pelayanan serta kemaslahatan umat lainnya.

Adapun kegiatan kemaslahatan mencakup enam asnaf yakni kebutuhan prasarana ibadah, kesehatan, pelayanan ibadah haji, ekonomi umat, pendidikan dan dakwah serta sosial keagamaan.

"Alhamdulillah sejak dibentuk tahun 2017, Laporan Keuangan pertama langsung memperoleh Opini WTP, ini membuktikan kalau BPKH telah melaksanakan tata kelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga seluruh dana haji aman dalam pengelolaan BPKH," tutur Anggito.

Dikatakan Anggito, BPKH berkomitmen untuk melaksanakan penyelenggaraan tata kelola keuangan sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku dengan mengedepankan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.

Dalam 10 tahun terakhir ini, kata Anggito, Dana kelolaan dan nilai manfaat Keuangan Haji terus meningkat. Saat ini 2021 dana kelolaan Haji mencapai Rp 155,9 Triliun sedangkan nilai manfaatnya mencapai Rp 9,25 Triliun.

"Di tahun 2020 dana kelolaan haji hanya sekitar Rp 144,9 triliun dan nilai manfaatnya Rp 7,43 triliun, sebab itu dana yang cukup besar ini dan setiap tahunnya terus bertambah harus dikelola secara optimal biar asa kemanfaatannya kepada umat jelas dan dapat dirasakan," ungkapnya.

Anggito juga menepis tudingan dana haji digunakan dalam pembiayaan infrastruktur. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 mengatur jenis-jenis instrumen Investasi yang dilakukan BPKH, salah satunya instrumen investasi langsung. Tidak ada investasi langsung untuk pembiayaan infrastruktur.

"Seluruh investasi BPKH dilakukan melalui instrumen syariah dengan tujuan mengoptimalkan nilai manfaat untuk kepentingan jemaah haji dan dengan tetap menjaga likuiditas dana haji untuk penyelenggaraan haji setiap tahunnya," tegas Anggito

Ia juga meminta jamaah haji agar tidak kuatir uangnya hilang sebab dana haji milik jemaah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan jadi terlindungi dari gagal bayar.

(akd/ega)