2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Sebut Demokrasi Semakin Memburuk

Eva Safitri - detikNews
Rabu, 20 Okt 2021 07:40 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Maruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.
Foto: Jokowi dan Ma'ruf Amin (Antara Foto)
Jakarta -

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Ma'ruf Amin akan genap dua tahun hari ini. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan catatan khusus terutama terkait kondisi demokrasi saat ini.

"Dalam momentum 2 tahun kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang jatuh pada 20 Oktober 2021, KontraS mengeluarkan laporan evaluatif yang berisikan sejumlah catatan untuk menguji sejauh mana penyelenggaraan Negara telah tunduk pada prinsip demokrasi, HAM, dan rule of law," kata Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar, kepada wartawan, Selasa (19/10/2021).

"Hampir setahun setelah diterbitkannya catatan satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang oleh KontraS pada 19 Oktober 2020, kami melihat masih nihilnya komitmen Presiden Jokowi dalam melakukan perbaikan. Sebaliknya, kondisi demokrasi justru semakin memburuk dengan abainya negara terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM sebagai mandat konstitusi," lanjut Rivanlee.

Rivanlee menyebut kondisi demokrasi di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf merosot tajam di tahun kedua kepemimpinan ini. Hal itu menurutnya terlihat dari semakin terbatas kebebasan sipil.

"Fenomena-fenomena permasalahan di masa Pemerintahan Joko Widodo cukup menggambarkan bahwa situasi demokrasi Indonesia merosot tajam di tahun kedua kepemimpinan Joko Widodo -Ma'ruf Amin. Kami menilai, sepanjang dua tahun memimpin di periode keduanya, demokrasi mati secara perlahan," ucapnya.

"Hal ini dapat dilihat dari situasi kebebasan sipil yang semakin memburuk, makin masifnya serangan terhadap pembela HAM, negara kian abai terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, pendekatan represif di Papua yang minim koreksi, Minim komitmen terhadap instrumen HAM Internasional, serta nihilnya partisipasi dalam pembuatan regulasi," sambung Rivanlee.

KontraS mencatat sejak awal kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf ada 360 kasus pelanggaran kebebasan berpendapat. KontraS juga menyinggung adanya sejumlah kebijakan yang bermasalah namun tetap keluar di masa pandemi COVID.

"Berdasarkan data yang telah dihimpun KontraS, sepanjang periode September 2019-September 2021, telah terjadi setidaknya 360 peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi dengan Kepolisian sebagai pihak yang paling banyak melakukan pelanggaran. Dalam kurun waktu dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, juga ada sejumlah kebijakan bermasalah yang dikeluarkan seakan memanfaatkan keterbatasan dalam Pandemi COVID-19," ujar Rivanlee.

Lebih lanjut, KontraS menyimpulkan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran signifikan. Jika dibiarkan demokrasi Indonesia akan kian mengkhawatirkan.

"Dalam kasus-kasus di atas, kami bisa menyimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia dalam dua tahun di bawah kepemimpinan Jokowi telah mengalami kemunduran secara signifikan. Apabila hal ini terus berlanjut dan dibiarkan, kami mengkhawatirkan demokrasi di Indonesia akan menuju titik nadirnya," ucapnya.

(eva/mae)