Bamsoet Sebut MPR Lembaga yang Tepat Untuk Susun PPHN

Jihaan Khoirunnissa - detikNews
Selasa, 19 Okt 2021 13:39 WIB
MPR
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai MPR sebagai lembaga negara yang paling tepat untuk menginisiasi agenda-agenda untuk merumuskan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Dalam konteks pembentukan PPHN, menurut Bamsoet pihaknya perlu menjadi lembaga perwakilan yang inklusif.

"Agar permusyawaratan mengenai haluan negara dapat menjadi ruang bersama dan perwakilan seluruh rakyat dalam merumuskan PPHN," katanya dalam keterangannya, Selasa (19/10/2021).

Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema "MPR sebagai Lembaga Perwakilan Inklusif" pada Senin (18/10), Bamsoet menyebut lembaga MPR yang beranggotakan seluruh anggota DPR dan DPR merupakan lembaga perwakilan terlengkap. Sehingga dapat merepresentasikan masyarakat.

"Lembaga ini merepresentasikan kedaulatan rakyat karena dalam MPR ada representasi rakyat Indonesia dari tiap-tiap daerah," terangnya.

Dalam konteks pembentukan haluan negara, lanjut Bamsoet, revitalisasi lembaga perwakilan yang inklusif perlu dilakukan.

"Agar permusyawaratan mengenai haluan negara dapat menjadi ruang bersama, perwakilan seluruh rakyat dalam merumuskan kaidah penuntun yang berisi arah-arah dasar bersifat ideologis, strategis teknokratis, dengan menghimpuan sebesar-besarnya kepentingan rakyat dalam membangun negara Indonesia," jelasnya.

Karena itu, dia bertanya soal perspektif komposisi keanggotan MPR apakah sudah dipandang memadai sebagai lembaga perwakilan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, serta apa saja alternatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan MPR sebagai lembaga perwakilan yang inklusif.

Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), Letjen (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan dari sisi keanggotaan MPR saat ini tidak cukup memadai karena keanggotaannya tidak lengkap sehingga tidak mencerminkan representasi dari seluruh rakyat Indonesia dari sabang sampai Merauke. "Golongan dan daerah tidak terwakili dalam susunan keanggotaan MPR sekarang ini," kata Kiki Syahnakri

Kiki menjelaskan untuk melihat hal tersebut setidaknya tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama, keterwakilannya lengkap, yaitu ada DPR, utusan daerah yang mewakili daerah di seluruh Indonesia, dan utusan golongan yang mewakili golongan-golongan atau kelompok-kelompok.

Kedua, anggota yang berasal dari DPR dipilih lewat pemilu,dan semua anggota dari utusan daerah dan golongan ditunjuk berdasarkan meritokrasi oleh golongan atau kelompok masing-masing. Ketiga, semua anggota MPR berorientasi pada kepentingan nasional, bukan pada kepentingan pribadi atau golongan, dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

"Saat ini semua anggota DPR adalah politisi. Hampir semua anggota DPR juga politisi. Maka, seorang politisi akan berorientasi pada kepentingan politik masing-masing atau kelompoknya, bukan kepentingan bangsa dan negara. Dengan kondisi seperti itu tidak mungkin MPR dapat menjadi lembaga permusyawaratan yang inklusif," paparnya.

Menurut Kiki, sistem politik Indonesia perlu mempertimbangkan kembali keterwakilan tiga alur kekuatan rakyat, yaitu perwakilan individu, golongan, dan daerah. "Konsekuensinya, kembali ke susunan MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan golongan, dan utusan daerah. Rekrutmen utusan daerah dan utusan golongan harus diatur dalam konstitusi (UUD) bukan diatur dalam UU," katanya.

Selain mengubah kembali susunan keanggotaaan MPR, dia menjelaskan kedudukan MPR harus menjadi lembaga tertinggi negara. Caranya dengan melakukan konsensus bersama dari fraksi-fraksi di MPR dan pimpinan partai politik. Atas dasar konsensus bersama itu baru dilakukan perubahan atau amandemen UUD.

Sementara itu, anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Moch. Nurhasim mengatakan MPR bisa menjadi lembaga penyeimbang politik. Misalnya dalam hal relasi antara DPR dan Presiden mendominasi politik Indonesia sehingga kecenderungannya adalah kompromi. Akibat kompromi itu, potensi konflik di tingkat akar rumput akan tinggi.

"Dalam konteks ini, MPR menjadi penyeimbang di antara dua kekuatan besar tersebut. MPR berperan sebagai pengemban integrasi politik nasional supaya bangsa ini tidak terpecah-pecah," katanya.

Nurhasim mendorong MPR untuk menjadi penengah dalam situasi-situasi kompromi politik. Lebih lanjut dia mencontohkan perdebatan dalam RUU KPK, RUU Cipta Kerja, yang menjurus konflik di tengah masyarakat. Dalam posisi seperti itu, MPR memiliki fungsi permusyawaratan.

"MPR bisa menjadi penengah kepentingan politik parlemen, kepentingan politik daerah. MPR yang bisa mengambil fungsi permusyawaratan," tandasnya.

Sebagai informasi, FDG kerja sama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dengan Aliansi Kebangsaan dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) tersebut berlangsung di Media Center MPR/DPR/DPD, Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Turut hadir narasumber Letjen (Purn) Kiki Syahnakri (Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD), Dr. Diani Sadiawati, SH., LLM (Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan), dan Moch. Nurhasim, M.Si (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia).

(ega/ega)