Round-Up

Mencuat Kritik Kala Merah Putih Tak Berkibar di Thomas Cup

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 19 Okt 2021 08:13 WIB

Dia mengungkapkan, dengan sanksi resmi WADA ini, rencana penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia seperti gelaran MotoGP Mandalika, Piala Dunia U-21, hingga Formula E juga terancam. Selain itu, dengan adanya sanksi resmi dari WADA ini, kesempatan Indonesia untuk ikut bidding berbagai turnamen internasional menjadi terancam.

"Dari PBSI sendiri juga menyatakan jika kesempatan Indonesia ikut bidding tuan rumah Kejuaraan Dunia, Asian Games, SEA Games, Kejuaraan Dunia Junior, Piala Thomas dan Uber, dan Piala Sudirman juga kian mengecil," katanya terkait polemik pelarangan bendera Merah Putih di Thomas Cup2020.

Sementara itu, eks Menpora Roy Suryo menyebut ternyata bukan kali ini saja Indonesia mendapat sanksi serupa. Dia mengatakan, pada 2017, WADA juga pernah memberikan peringatan kepada Indonesia. Hanya, kala itu pemerintah sudah mengurus suratnya sebelum deadline.

"Sebenarnya sudah agak terlambat, karena deadline 21 hari semenjak peringatan (dari WADA) tersebut sudah terlewati dan ini bukan yang pertama. Tahun 2017 juga pernah diperingatkan waktu itu yang hampir membuat Asian Games berantakan. Namun berhasil diurus dan 'diciptakan' isu-isu lain untuk menutupinya," katanya.

"Tetapi Indonesia khan 'jago lobi', kalau kata almarhum Adam Malik dulu 'Semua bisa diatur ...' makanya tampak pemerintah santai-santai saja menghadapi persoalan serius yang memalukan ini," sambungnya.

Roy menyebut persoalan ini bukan sepenuhnya tanggung jawab Menpora Zainuddin Amali karena masalah doping di Indonesia tanggung jawab Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI). Termasuk juga Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

"Dua lembaga ini (LADI dan KOI) yang seharusnya memang dilakukan evaluasi. Apalagi kita tahu bahwa LADI itu dalam setahun kemarin saja sudah tiga kali (ganti) kepengurusan, ini kan aneh. Setahun kok tiga kali ganti kepengurusan itu ada apa. Dan peringatan yang dari WADA yang kita terima ini bukan main-main," katanya.

Roy Suryo menilai sanksi WADA menunjukkan ada yang salah di LADI. Oleh karena itu, Roy Suryo menganggap LADI perlu dievaluasi.

"Yang jelas ya, pertama adalah kita sudah pernah diperingatkan tahun 2017, artinya kalau sudah gitu, warning, lebih dirapikan jangan kemudian dianggap abai. Kedua cek saja, kepengurusan LADI itu berganti tiga kali. Pak Menpora pun geram terhadap hal ini," ungkapnya.

"Jadi saya dukung beliau kalau beliau harus melakukan evaluasi terhadap LADI dan KOI karena saling berkoordinasi dan WADA itu juga berkoordinasi dengan KOI. Artinya adalah memang ada hal yang kemudian dianggap sepele," tambahnya.