RI Dorong Republik Korea Buka Penempatan CPMI Lewat Skema G to G

Erika Dyah - detikNews
Senin, 18 Okt 2021 21:14 WIB
Kemnaker
Foto: Dok. Kemnaker
Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah berkoordinasi dan mendorong Pemerintah Republik Korea agar dapat membantu dan mengupayakan dibukanya kembali penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Adapun upaya yang dilakukan adalah mendorong dibukanya penempatan melalui skema G to G Republik Korea.

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono menegaskan upaya penempatan kembali PMI ke Republik Korea terus dilakukan. Ia mengungkap pada Senin (26/7), pihaknya telah mengirimkan surat kepada Minister of Employment and Labour (MoEL) of Republic of Korea.

"Hingga saat ini, pemerintah Republik Korea belum memberikan kejelasan kapan pembukaan penempatan CPMI akan dilakukan. Teman-teman itu ingin agar kita terus mendesak dan berkomunikasi dengan Pemerintah Republik Korea," kata Suhartono dalam keterangan tertulis, Senin (18/10/2021).

Saat menerima delegasi Perkumpulan Lembaga Pelatihan Bahasa Korea (Pelbakori) di Ruang PTSA Kantor Kemnaker, Suhartono mengatakan Pelbakori meminta pemerintah segera mengupayakan dibukanya kembali penempatan ke Republik Korea. Ia menambahkan para CPMI menyadari adanya penempatan dapat menghasilkan devisa negara yang saat ini sangat diperlukan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Nanti saya akan selalu sampaikan apa yang menjadi keluhan kepada Pemerintah Republik Korea agar penempatan CPMI dapat berjalan kembali. Intinya kami perjuangkan apa yang menjadi problem teman-teman," ungkapnya.

Ia menerangkan selama ini Republik Korea menjadi salah satu negara favorit penempatan bagi CPMI. Pendapatan yang besar dan jaminan keselamatan kerja yang baik menjadi daya tarik tersendiri bagi CPMI.

Sementara itu, dari aspek regulasi dan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Pemerintah Indonesia dengan Republik Korea, ia mengungkap tidak pernah ada masalah terkait penempatan CPMI di negeri ginseng tersebut. Menurutnya, secara otomatis dalam MoU akan diperpanjang apabila sudah habis masa berlakunya.

"Jadi yang sedang akan kita lakukan adalah berusaha membangun terus komunikasi dengan Kedubes Republik Korea," terangnya.

Ia meyakini Pemerintah Republik Korea memiliki pertimbangan tersendiri dalam hal penempatan tenaga kerja dari negara lainnya. Suhartono menyebutkan yang paling penting dilakukan saat ini ialah memperkuat komunikasi dengan pemerintah Republik Korea agar status CPMI setara dengan negara-negara lain.

Dalam kesempatan ini, Suhartono juga membahas terkait mayoritas CPMI yang divaksinasi dengan Sinovac, sementara negara penempatan di Korea tidak dapat menerima Sinovac. Ia menegaskan pemerintah akan terus mengupayakan agar CPMI yang akan berangkat ke Republik Korea mendapatkan vaksin sesuai yang diminta Republik Korea.

Direktur Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Kemnaker, Rendra Setiawan menambahkan, dalam pertemuan Menaker Ida Fauziyah dengan Duta Besar Korea di Indonesia, Park Tae-Sung, di Jakarta, Kamis (30/9) lalu, Ida Fauziyah menyatakan Indonesia memiliki peluang untuk menempatkan kembali PMI ke Korea.

Menurutnya, hal ini dimungkinkan menyusul dikeluarkannya surat dari MoEL of Republic of Korea pada September lalu. Adapun surat tersebut memuat peluang untuk menempatkan PMI melalui skema Employment Permit System (EPS) pada industri manufaktur dengan total kuota mencapai 2.139 orang.

Lihat juga video 'BP2MI Gagalkan Pengiriman 7 TKI Ilegal ke Timur Tengah':

[Gambas:Video 20detik]



(akn/ega)