PPP Tolak Pembubaran Kementerian BUMN: Arahan Jokowi ke Erick Itu Dukungan

Tim detikcom - detikNews
Senin, 18 Okt 2021 16:51 WIB
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi
Achmad Baidowi atau Awiek (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta -

Fraksi PPP DPR RI menolak wacana pembubaran Kementerian BUMN yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman. Ketimbang pembubaran, PPP mendorong pembenahan BUMN melalui revisi UU BUMN.

"Fraksi PPP menyatakan menolak usulan pembubaran Kementerian BUMN. Bahwa yang dimaksud Presiden Jokowi untuk tidak memberikan PMN kepada BUMN yang merugi itu merupakan dukungan kepada Menteri BUMN Erick Tohir yang sekarang ini melakukan pembenahan fundamental dalam pengelolaan BUMN. Bahkan beberapa BUMN yang merugi langsung ditutup," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Senin (18/10/2021).

Awiek mewanti-wanti soal kementerian teknis dijabat dari kalangan partai politik. Menurut Awiek, kementerian teknis tersebut akan terlilit konflik kepentingan.

"Kalau usulannya dimasukkan ke kementerian teknis justru rawan politisasi dan konflik kepentingan. Karena kementerian teknis banyak yang berasal dari kalangan parpol, sehingga nantinya juga akan menjadi sasaran tembak," ujarnya.

Oleh karena itu, PPP seturut penjelasan Awiek lebih mendorong revisi UU BUMN dari pada melakukan pembubaran. Revisi tersebut dimaksudkan untuk pembenahan BUMN.

"Yang perlu dilakukan adalah terus melakukan pembenahan terhadap BUMN termasuk juga merampungkan revisi terhadap UU 19/2003 tentang BUMN yang hari ini sedang disusun draft revisinya. Makanya, PPP lebih mendorong selesaikan revisi UU BUMN sehingga secara regulasi ada pembenahan," imbuhnya.

Presiden Jokowi sebelumnya sempat memberikan arahan kepada Menteri BUMN agar beberapa perusahaan BUMN yang 'sakit' ditutup. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Maman Abdurrahman memberikan usul lebih baik Kementerian BUMN dibubarkan.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.