PPP Tolak Pembubaran Kementerian BUMN: Arahan Jokowi ke Erick Itu Dukungan

Tim detikcom - detikNews
Senin, 18 Okt 2021 16:51 WIB
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi
Achmad Baidowi atau Awiek (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta -

Fraksi PPP DPR RI menolak wacana pembubaran Kementerian BUMN yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman. Ketimbang pembubaran, PPP mendorong pembenahan BUMN melalui revisi UU BUMN.

"Fraksi PPP menyatakan menolak usulan pembubaran Kementerian BUMN. Bahwa yang dimaksud Presiden Jokowi untuk tidak memberikan PMN kepada BUMN yang merugi itu merupakan dukungan kepada Menteri BUMN Erick Tohir yang sekarang ini melakukan pembenahan fundamental dalam pengelolaan BUMN. Bahkan beberapa BUMN yang merugi langsung ditutup," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Senin (18/10/2021).

Awiek mewanti-wanti soal kementerian teknis dijabat dari kalangan partai politik. Menurut Awiek, kementerian teknis tersebut akan terlilit konflik kepentingan.

"Kalau usulannya dimasukkan ke kementerian teknis justru rawan politisasi dan konflik kepentingan. Karena kementerian teknis banyak yang berasal dari kalangan parpol, sehingga nantinya juga akan menjadi sasaran tembak," ujarnya.

Oleh karena itu, PPP seturut penjelasan Awiek lebih mendorong revisi UU BUMN dari pada melakukan pembubaran. Revisi tersebut dimaksudkan untuk pembenahan BUMN.

"Yang perlu dilakukan adalah terus melakukan pembenahan terhadap BUMN termasuk juga merampungkan revisi terhadap UU 19/2003 tentang BUMN yang hari ini sedang disusun draft revisinya. Makanya, PPP lebih mendorong selesaikan revisi UU BUMN sehingga secara regulasi ada pembenahan," imbuhnya.

Presiden Jokowi sebelumnya sempat memberikan arahan kepada Menteri BUMN agar beberapa perusahaan BUMN yang 'sakit' ditutup. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Maman Abdurrahman memberikan usul lebih baik Kementerian BUMN dibubarkan.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

"Harapan kita untuk membuat Perusahaan BUMN kita maju tidak akan pernah terwujud karena kita tidak pernah menyelesaikan akar masalahnya, yaitu akar permasalahan yang paling utama dikarenakan adanya Kementerian BUMN menyebabkan kultur profesionalisme hilang, karena semuanya menjadi serba politis dan dualisme kepemimpinan yaitu antara Kementerian Teknis dan Kementerian BUMN," kata Maman kepada wartawan, Minggu (17/10/2021).

Maman menjelaskan, dualisme yang dimaksud yakni para pimpinan perusahaan BUMN akan lebih patuh terhadap Kementerian BUMN daripada Kementerian Teknis terkait. Menurutnya, itu praktis dilakukan lantaran Kementerian BUMN-lah yang memiliki wewenang mengganti pimpinan perusahaan BUMN.

"Para direksi direksi BUMN itu akan lebih tunduk dan ikut kepada Kementerian BUMN karena yang bisa mengganti posisi mereka itu adalah Kementerian BUMN, sedangkan teknis dan operasionalisasi mereka sehari-harinya dengan Kementerian Teknis. Sangat aneh sehari-harinya mereka bekerja dengan Kementerian Teknis namun yang mengevaluasi dan yang bisa mengganti mereka adalah Kementerian BUMN," ucapnya.

(rfs/gbr)