Keempat, PMN yang selalu diminta oleh perusahaan BUMN sebenarnya disebabkan karena banyak faktor. Tetapi itu bukti bahwa banyak sekali sumber daya luar biasa di perusahaan BUMN yang belum diberdayakan secara maksimal.
"Padahal mereka yang masuk ke perusahaan BUMN sebenarnya banyak putra-putri Indonesia yang pintar dan cerdas dengan pendidikan tinggi yang bagus. Ada semacam kebiasaan yang perlu segera diubah di dalam perusahaan BUMN sendiri agar potensi pengembangan perusahaan menjadi terealisasikan secara maksimal. Kita melihat perbaikan sekarang sudah banyak dilakukan. Terbukti mereka yang bersalah menggunakan wewenangnya di perusahaan banyak yang sudah diganti," ujar Nasim.
Kelima, kata Nasim, tanggung jawab perusahaan kepada kementerian teknis secara langsung bisa berpotensi penyalahgunaan wewenang demi kepentingan tertentu. Keenam, dengan adanya Kementerian BUMN, pengawasan dan pembinaan perusahaan bisa lebih baik. Lebih jauh Nasim mempertanyakan apakah pembentukan super holding perusahaan BUMN bisa bekerja lebih baik dari
sebelumnya dalam menghasilkan laba.
"Tidak ada yang bisa menjamin hal itu. Karena terbentuknya super holding company hanya akan menjadikan aset perusahaan terlihat membesar, sehingga memiliki modal banyak untuk menjalankan berbagai program. Selama kinerja perusahaan yang tidak dibenahi, mustahil mengharapkan hasil yang terbaik. Pokok persoalannya berada pada masalah tata kelola perusahaan yang buruk," katanya.
"Jika kita menghendaki adanya terobosan pada perusahaan BUMN, maka memperbaiki sistem menjadi keniscayaan yang pertama harus dilakukan. Tanpa perbaikan sistem di dalam perusahaan BUMN, holding seberapa besar pun takkan mendatangkan apa-apa. Apalagi jika induk holding adalah perusahaan yang bermasalah karena diisi orang-orang bermasalah. Pilihan pembentukan holding secara terburu-buru menjadi kekeliruan yang bakal mendatangkan masalah baru," ujar Nasim.
(gbr/tor)
