Pimpinan Komisi VII DPR Usul Kementerian BUMN Dibubarkan

Tim detikcom - detikNews
Senin, 18 Okt 2021 07:01 WIB
Gedung Kementerian BUMN
Foto: Kementerian BUMN (Hendra Kusuma-detikFinance)

Lebih lanjut, Maman menyebut Kementerian BUMN padahal tidak memahami secara mendetail terkait perusahaan BUMN. Namun lantaran wewengan Kementerian BUMN itu, kata dia, akhirnya kebijakan dan perencanaan yang dibuat oleh Kementerian Teknis menjadi tidak berjalan.

"Akhirnya apabila ada perencanaan, pengembangan, dan arah kebijakan yang sudah dibuat oleh Kementrian Teknis semuanya akan bubar dan tidak akan pernah diikuti oleh perusahaan-perusahaan BUMN, karena dalam realitasnya sering sekali mendapatkan intervensi dari Kementerian BUMN. Akhirnya antara program pemerintah dengan perusahaan BUMN menjadi tidak pernah sinkron karena mereka semua takut dipecat dan diganti oleh Kementerian BUMN dan situasi ini terjadi diseluruh perusahaan BUMN di setiap bidang," jelasnya.

"Situasi seperti ini sudah berjalan selama puluhan tahun yang menyebabkan secara kultur bukan berorientasikan kepada produktifitas tapi tidak lebih kepada ABS (asal bapak senang), kalau sekarang semuanya serba politis dan tergantung subjektifitas pejabat-pejabat di Kementerian BUMN saja, sering sekali aspek teknis diabaikan," lanjutnya.

Atas persoalan itulah, Politikus Golkar ini menyarankan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti menjadi badan di bawah semua Kementerian Teknis. Dengan demikian, fungsi koordinasi hingga konsolidasi diserahkan kepada masing-masing Kementerian Teknis.

"Saya mendorong agar Kementerian BUMN dibubarkan lalu diubah menjadi Badan saja atau Super Holding yang posisinya di bawah Kementerian Teknis yang tupoksinya hanya sebagai fungsi kordinasi, konsolidasi serta sinergisitas antara perusahaan BUMN saja, namun terkait kontrol, penentuan SDM, supervisi, pelaporan, dll kembalikan kepada Kementerian Teknisnya masing-masing," tuturnya.

"Digantinya Kementerian BUMN menjadi Badan atau Super Holding akan membuat Kementerian Teknis menjadi lebih tinggi keberadaannya yang nantinya konsekuensinya antara aspek operasional dan teknis akan sejalan dengan aspek penempatan sumber daya manusia, karena Kementerian Teknis memiliki ototiras penuh untuk melakukan evaluasi dan penyeelarasan SDMnya, tentunya ini akan lebih sehat karena memangkas birokrasi dan problem ego kementerian yang selama ini terjadi," imbuhnya.


(maa/tor)