HNW Dorong RUU Bank Makanan Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Yudistira Perdana Imandiar - detikNews
Minggu, 17 Okt 2021 12:53 WIB
Hidayat Nur Wahid jugamenyebutkan bahwa dirinya adalah korban dari berita hoaks itu
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyambut baik keinginan praktisi lembaga Bank Makanan agar DPR RI segara membahas RUU Bank Makanan. Ia yang mencetuskan inisiatif RUU Bank Makanan mendorong agar RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022.

HNW mengulas menurut Bappenas, masalah makanan sudah menjadi perhatian pemerintah dan masuk dalam 5 sub-sektor prioritas nasional. Untuk itu, menurutnya RUU yang sudah berada di Prolegnas long list 2020-2024 masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2022.

Hal ini guna merealisasikan aspirasi publik memberikan dukungan legal terhadap Bank Makanan yang sudah berdiri dan aktif membantu masyarakat. HNW juga berharap agar semakin banyak didirikan Bank Makanan di untuk membantu warga terdampak COVID-19.

Dukungan pada Bank Makanan, cetus HNW, bisa menjadi solusi atas permasalahan makanan berlebih sekaligus tingginya jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pangan antar penduduk. Bank Makanan juga akan mengubah laku masyarakat yang boros dan mubazir.

Ia menguraikan berdasarkan data BPS jumlah warga miskin di Indonesia meningkat hingga 1,12 juta orang selama pandemi. Di sisi lain, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang warganya boros, dan menduduki peringkat ke-2 sedunia sebagai penghasil limbah pangan berdasarkan laporan The Economist.

Tapi, Indonesia juga dikenal sebagai Negara paling dermawan berdasarkan World Giving Indeks yang dirilis oleh Charities Aid Foundation. Untuk itu, HNW mengajak para praktisi dan lembaga Bank Makanan mendorong dan mengawal agar RUU Bank Makanan untuk kesejahteraan sosial segera dibahas di DPR RI dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.

"Sebagai legislator Fraksi PKS di DPR-RI, saya berupaya memperjuangkan aspirasi aktivis bank makanan, dengan mengajukan RUU yang memberikan payung hukum bagi para relawan dan lembaga Bank Makanan," ujar HNW dalam keterangannya, Minggu (17/10/2021).

"Ini adalah bentuk proteksi dan dukungan terhadap kegiatan Bank Makanan yang bisa menjadi solusi bagi dua masalah sekaligus. Yakni kelebihan pangan dan ketimpangan pangan," imbuhnya.

Dalam acara FGD RUU Bank Makanan secara virtual, Jumat (15/10/) lalu, HNW menekankan belum ada produk hukum lex specialis yang secara spesifik melindungi dan mendukung kegiatan Bank Makanan. Hanya ada beberapa UU yang bersinggungan dengan masalah makanan, antara lain UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sejumlah aturan tersebut ditegaskan HNW belum cukup kuat karena tidak memuat pengaturan terkait makanan berlebih, serta perlindungan bagi bank makanan dan para relawannya. Termasuk juga pengaturan insentif bagi donatur seperti pelaku industri khususnya hotel dan restoran, bila aktif mengirimkan makanan berlebihnya kepada Bank Makanan.

"Karena itu saya berharap, RUU Bank Makanan masuk Prolegnas Prioritas 2022, agar bisa dibahas dan disahkan menjadi UU yang akan memberi manfaat bagi Negara dan masyarakat luas sebelum memasuki tahun politik di tahun 2023-2024," ujar HNW.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menyatakan pihaknya menerima aspirasi substantif terkait konsep dan norma dari RUU tersebut. Ia juga mendukung usulan pembentukan asosiasi maupun koalisi lembaga Bank Makanan dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran publik soal urgensi RUU Bank Makanan itu.

HNW memastikan RUU Bank Makanan diinisiasi bukan untuk membatasi kegiatan Bank Makanan yang saat ini sudah berjalan baik, namun justru untuk mendukung dengan memperjuangkan adanya payung hukum yang memberikan legalitas untuk eksistensi dan operasional Bank Makanan. Hal itu diharapkan akan mendorong bermunculannya Bank Makanan di seluruh wilayah di Indonesia dalam bentuknya yang legal dan bermanfaat.

"Saya berharap dukungan para praktisi menjadikan RUU Bank Makanan diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Segera dibahas dan diputuskan oleh DPR bersama Pemerintah. Karena RUU Bank Makanan, itu disiapkan untuk membantu negara, bangsa, dan rakyat tanpa membedakan SARA, dalam rangka mendorong kontribusi sosial secara nyata. Dan menghadirkan sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," pungkas HNW.

(ncm/ega)