.webp)
Fraksi PDIP DKI Jakarta mengkritik Formula E yang resmi digelar di Jakarta pada 2022 mendatang. PDIP menilai gelaran balap mobil listrik itu terkesan dipaksakan karena belum ada venue atau arena balapan.
"Sikap Pemprov untuk menyelenggarakan Formula E yang bersikeras walau harus menentang aturan sesuai UU, rekomendasi BPK agar kaji ulang, kondisi COVID dalam status PPKM, dan keperluan masyarakat akan UMKM sangat memprihatinkan," kata anggota Komisi B DPRD DKI F-PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, kepada wartawan, Sabtu (16/10/2021).
Gilbert juga menyinggung venue Formula E yang belum pasti. Salah satunya yang diungkit ialah soal penebangan pohon di Monas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemilihan GBK (untuk venue) sudah ditolak pada 2019-2020 yang lalu, lalu pemilihan pulau reklamasi yang dinyatakan BRIN memiliki masalah penurunan permukaan tanah, disamping pohon di Monas yang sudah digunduli, membuat tanda tanya besar kenapa harus dipaksakan, tanpa kajian dan tidak pro lingkungan?" sambungnya.
Gilbert kemudian menyoroti commitment fee yang telah dibayarkan Pemprov DKI kepada organisasi otomobil internasional (FIA) sebesar Rp 560 miliar. Dia menilai Pemprov DKI tidak terbuka mengenai commitment fee Formula E ini.
"Sekalipun perjanjian MoU baru misalnya B2B, karena Jakpro tidak terbuka soal isinya, jelas itu sudah menggunakan uang rakyat Rp 560 M. Kita menduga tidak ada swasta yang terlibat, tetapi keras dugaan menggunakan uang CSR (corporate social responsibility)," kata dia.
Minta Transparansi Pendanaan
Selain itu, Gilbert berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk proaktif mengenai pendanaan Formula E ini. Dia meminta kajian dilakukan mengenai uang yang sudah dikeluarkan untuk Formula E ini.
"BPK juga seharusnya proaktif menyurati Pemprov soal kajian ulang yang belum dilaksanakan. KPK juga harusnya melihat besarnya uang yang sudah keluar dan potensi kerugian negara yang bisa terjadi tanpa kajian. Hal yang ditunjukkan KPK soal addendum Aetra oleh Gubernur tanpa persetujuan DPRD dan wanprestasi. Seharusnya semua bekerja demi kebaikan rakyat," tutur dia.
Mengenai pendanaan Formula E itu, Gilbert meminta Pemprov DKI menjelaskan kepada DPRD. Sehingga dia tetap mendorong adanya hak interpelasi Formula E.
"Seharusnya ini semua dijawab terbuka dengan resmi di Paripurna DPRD dengan interpelasi yang diajukan DPRD. Maka interpelasi akan tetap diajukan agar semua jelas dan rakyat tidak dirugikan," kata dia.
Tonton Video: Jakarta Masuk Kalender Formula E 2022
Lebih lanjut, Gilbert menyinggung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang tak menjelaskan langsung mengenai Formula E ini kepada DPRD. Dia mengaitkan Anies yang menghadiri Forum Workshop Nasional PAN di Bali pada Senin (4/10) lalu.
"Kebijakan Gubernur soal Formula E tidak pernah dijelaskan langsung. Giliran urusan pribadinya ke acara PAN di Bali, bisa tatap muka dan jelaskan langsung. Padahal ini menggunakan uang rakyat," jelasnya.
DKI Jakarta resmi menjadi tuan rumah Formula E pada 4 Juni 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penyelenggaraan Formula E sudah sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait energi ramah lingkungan.
"Hadirnya Formula E di Jakarta sejalan dengan upaya Presiden Jokowi dalam mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi konvensional, dan beralih pada energi ramah lingkungan," kata Anies dalam akun Instagram pribadinya, @aniesbaswedan, Sabtu (16/10/2021).
Anies menyebut keputusan penyelenggaraan Formula E di DKI ditetapkan melalui FIA World Motor Sport Council di Paris, pada 15 Oktober 2021 yang sekaligus meratifikasi kalendar balapan musim ke-8 tahun 2021/2022. Chief Championship Officer sekaligus Co-founder Formula E, Alberto Longo juga mengapresiasi Indonesia atas penyelenggaraan Formula E di DKI.
