DKI Resmi Jadi Tuan Rumah Formula E, PDIP Minta Transparansi Pendanaan

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Minggu, 17 Okt 2021 07:18 WIB
anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak
Foto: Anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak (dok.probadi)
Jakarta -

Fraksi PDIP DKI Jakarta mengkritik Formula E yang resmi digelar di Jakarta pada 2022 mendatang. PDIP menilai gelaran balap mobil listrik itu terkesan dipaksakan karena belum ada venue atau arena balapan.

"Sikap Pemprov untuk menyelenggarakan Formula E yang bersikeras walau harus menentang aturan sesuai UU, rekomendasi BPK agar kaji ulang, kondisi COVID dalam status PPKM, dan keperluan masyarakat akan UMKM sangat memprihatinkan," kata anggota Komisi B DPRD DKI F-PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, kepada wartawan, Sabtu (16/10/2021).

Gilbert juga menyinggung venue Formula E yang belum pasti. Salah satunya yang diungkit ialah soal penebangan pohon di Monas.

"Pemilihan GBK (untuk venue) sudah ditolak pada 2019-2020 yang lalu, lalu pemilihan pulau reklamasi yang dinyatakan BRIN memiliki masalah penurunan permukaan tanah, disamping pohon di Monas yang sudah digunduli, membuat tanda tanya besar kenapa harus dipaksakan, tanpa kajian dan tidak pro lingkungan?" sambungnya.

Gilbert kemudian menyoroti commitment fee yang telah dibayarkan Pemprov DKI kepada organisasi otomobil internasional (FIA) sebesar Rp 560 miliar. Dia menilai Pemprov DKI tidak terbuka mengenai commitment fee Formula E ini.

"Sekalipun perjanjian MoU baru misalnya B2B, karena Jakpro tidak terbuka soal isinya, jelas itu sudah menggunakan uang rakyat Rp 560 M. Kita menduga tidak ada swasta yang terlibat, tetapi keras dugaan menggunakan uang CSR (corporate social responsibility)," kata dia.

Minta Transparansi Pendanaan

Selain itu, Gilbert berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk proaktif mengenai pendanaan Formula E ini. Dia meminta kajian dilakukan mengenai uang yang sudah dikeluarkan untuk Formula E ini.

"BPK juga seharusnya proaktif menyurati Pemprov soal kajian ulang yang belum dilaksanakan. KPK juga harusnya melihat besarnya uang yang sudah keluar dan potensi kerugian negara yang bisa terjadi tanpa kajian. Hal yang ditunjukkan KPK soal addendum Aetra oleh Gubernur tanpa persetujuan DPRD dan wanprestasi. Seharusnya semua bekerja demi kebaikan rakyat," tutur dia.

Mengenai pendanaan Formula E itu, Gilbert meminta Pemprov DKI menjelaskan kepada DPRD. Sehingga dia tetap mendorong adanya hak interpelasi Formula E.

"Seharusnya ini semua dijawab terbuka dengan resmi di Paripurna DPRD dengan interpelasi yang diajukan DPRD. Maka interpelasi akan tetap diajukan agar semua jelas dan rakyat tidak dirugikan," kata dia.

Tonton Video: Jakarta Masuk Kalender Formula E 2022

[Gambas:Video 20detik]