Pimpinan KPK: Dinasti Politik Cenderung Tutupi Kekurangan Pejabat Sebelumnya

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Sabtu, 16 Okt 2021 20:43 WIB
Alexander Marwata saat konferensi pers Bupati Probolinggo dan suami jadi tersangka
Foto: Alexander Marwata (Dok. YouTube KPK RI)
Jakarta -

Pimpinan KPK menyampaikan keprihatinannya mengenai fenomena dinasti politik di sela-sela konferensi pers penetapan tersangka Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin. KPK menilai dinasti politik tidak hanya terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), tapi juga di daerah lain.

"Persoalan dinasti politik itu saya kira sudah lama menjadi keprihatinan kita bersama. Saya kira tidak hanya yang terjadi di Banyuasin saat ini. Sebelum-sebelumnya KPK juga melakukan penindakan terhadap beberapa kepala daerah yang ada kaitannya dengan dinasti politik. Sebelumnya kan ada Probolinggo, sebelumnya mungkin ada di Cimahi," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Sabtu (16/10/2021).

"Itu kan beberapa kegiatan, dan di Kalimantan Timur itu kan juga ada penangkapan kepala daerah yang suami atau istrinya menjadi ketua DPRD dan seterusnya," sambungnya.

Alex menyatakan sebenarnya tidak ada yang salah dengan dinasti politik, di mana seorang anak meneruskan jabatan orang tuanya atau anggota keluarga lain. Mengutip putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Alex mengatakan setiap warga negara memiliki hak dipilih menjadi kepala daerah atau wakil rakyat.

"Ya akhirnya muncullah dinasti-dinasti politik di beberapa daerah yang kini menjadi salah satu pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi, bisa jadi juga. Karena apa? Kita melihat ketika kepala daerah itu selama beberapa periode dipimpin oleh kerabat atau keluarga atau dinasti tadi, evaluasi terhadap pemerintahan 5 tahun sebelumnya, itu nggak berjalan," tutur Alex.

Hanya, lanjut Alex, apabila seseorang meneruskan jabatan anggota keluarganya sebagai kepala daerah, dirinya justru akan menutup-nutupi kekurangan yang dilakukan pejabat sebelumnya. Mereka malah akan meneruskan kebiasaan-kebiasaan pendahulunya.

"Ada kecenderungan penggantinya itu kalau jadi keluarga, pasti dia akan menutup kekurangan kelemahan yang dilakukan pemerintah. Dan cenderung meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pimpinan sebelumnya. Itu yang terjadi," imbuhnya.