Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan para tokoh agama Papua Barat di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Paulus Sowi, Papua Barat, Jumat (15/10). Di kesempatan tersebut, ia menegaskan soal pembangunan SDM unggul yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah saat ini.
Ma'ruf menyampaikan adapun pembangunan SDM ini dilakukan melalui pendidikan. Melalui program ini, pemerintah juga ingin membangun Papua dan Papua Barat agar menjadi provinsi lebih maju.
"Kami pemerintah pusat bertekad, kami ingin membuat Papua dan Papua Barat ini, tidak hanya sederajat tetapi juga lebih maju dari daerah-daerah yang lain," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/10/2021).
Terkait hal ini, Ma'ruf pun meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan SDM di Papua Barat melalui program Balai Latihan Kerja (BLK). Salah satunya dengan memberikan kemampuan skilling, upskiling, bahkan juga reskilling.
"Saya minta supaya di Papua Barat ini, upaya peningkatan (pendidikan) terus digembleng, (sehingga) melahirkan SDM yang unggul," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Ma'ruf juga membahas terkait revisinya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Adapun saat ini Dana Otsus dari Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari semula 2 persen menjadi 2,25 persen. Ia berharap hal ini akan berdampak terhadap upaya pembangunan pendidikan di Papua.
"Ini untuk membangun kesejahteraan orang Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP)," katanya.
Merespons hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya akan terus mendorong pengembangan kompetensi tenaga kerja di Papua dan Papua Barat. Hal ini diwujudkan melalui pendirian BLK sebagai upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia.
Ida menilai pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi pekerja maupun para calon pekerja di Papua Barat perlu diakselerasi dengan cara memperkuat keberadaan BLK.
"Kita punya BLK UPTP di Sorong dan kita sangat mendukung BLK UPTD yang dikelola Pemprov Papua Barat," kata Ida.
Dalam hal ini, Ida menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Pemerintah Pusat melalui BLK Sorong, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan membuat BLK berstandar nasional, bahkan Internasional. Ia optimistis kerja sama ini akan mempercepat dan mengakselerasi peningkatan kompetensi masyarakat Papua Barat.
"Saya sangat mendukung rencana pembangunan BLK di Manokwari Selatan, Papua Barat. Terlebih, Pak Kadisnaker sudah menyebut letak Kabupaten Manokwari sangat strategis, karena sebagai kabupaten penghubung dan terletak di antara lima kabupaten yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama," pungkasnya.
(fhs/ega)
