Pakar Sosial Apresiasi Pemerintah dan Polri, Ungkap Ngerinya Pinjol Ilegal

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 15 Okt 2021 14:26 WIB
Foto Dr. Devie Rahmawati,M.Hum.
Foto: Dok. pribadi Dr. Devie Rahmawati,M.Hum.
Jakarta -

Setelah perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung memerintahkan jajarannya memberantas praktik pinjaman online (pinjol) ilegal di berbagai wilayah. Pengamat sosial mengapresiasi upaya ini karena membantu masyarakat.

Pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mengatakan, sebelum ada perintah dari Presiden Jokowi, sebenarnya Polri sudah giat mengungkap kasus pinjol ilegal. Namun dengan adanya perintah tersebut, upaya pemberantasan ini tentu makin kuat.

"Sebelum Pak Jokowi memerintahkan, pak polisi sudah giat melakukan upaya membantu masyarakat. Tapi dengan perintah Pak Presiden, akhirnya media pun mengangkat," kata Devie kepada wartawan, Jumat (15/10/2021).

"Dengan ada perintah, tentu saja ini semakin memperkuat praktik-praktik penangkapan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kita sangat berharap pada aparat, dan sudah buktikan betapa seriusnya aparat untuk memastikan ketertiban kehidupan masyarakat di ruang digital," sambungnya.

Menurut Devie, pemberantasan pinjol ilegal ini bisa terjadi berkat kerja sama semua pihak. Polisi menegakkan hukum, Kominfo memblokir pinjol-pinjol ilegal, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengupdate mana pinjol yang legal dan mana yang ilegal, serta mengedukasi publik.

"Pemerintah selama ini sudah berjihad betul. Polisi menegakkan, Kominfo memblokir, OJK terus mengupdate dan mengedukasi publik," ucapnya.

Devie kemudian bicara soal ruang digital yang memberikan tantangan baru bagi masyarakat khususnya terkait ekonomi. Dia menyebut 4 K sebagai faktor yang menyebabkan praktik pinjol meningkat di masyarakat.

Pertama adalah kebutuhan ekonomi. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan, sejak pandemi COVID-19 merebak.

Kedua adalah konsumsi yang berlebihan. Menurutnya, karakter manusia digital salah satunya selalu merasa kurang karena banyak disuguhi dengan visual digital. Ini membuat sebagian orang selalu merasa harus terkini dalam gaya hidup. Ini jadi salah satu faktor kenapa kemudian orang melakukan pinjaman uang, tapi dengan cara instan.


Ketiga adalah kearifan sosial yang mulai menipis dalam hal solidaritas. Devie mencontohkan, dulu orang jika kurang gula atau bumbu dapur, bisa datang mengetuk pintu tetangga. Dalam masa pandemi ini, kearifan lokal ini sudah mulai memudar.

K yang keempat adalah kecanduan, misalnya kecanduan judi online. Jika sudah kalah, atau kekurangan uang, orang yang kecanduan ini pasti akan berupaya untuk mendapatkan uang secara instan, di antarnya dengan pinjol ilegal.

"Jadi 4 K ini yang menjadi faktor. Inilah kemudian yang dimanfaatkan oleh rentenir-rentenir digital atau lintah-lintah digital," jelas Devie.

Devie mengungkap, sebenarnya praktik ini sudah lama ada di masyarakat, cuma dulu pelakunya belum menggunakan teknologi. Sekarang pinjol bermodalkan teknologi, cakupan mereka makin luas. Kedua, kemampuan mereka untuk melakukan penekanan dalam penagihan uang juga semakin beragam.

"Ketika peminjam itu mengakses aplikasi yang sudah mereka buat, maka data-data mereka, dokumen-dokumen pribadi itu otomatis akan diambil termasuk data-data kontak yang ada. Ini yang berbahaya sebenarnya," jelas Devie.

"Dan yang mengerikan adalah kalau Anda pinjam Rp 1 juta misalnya, uang yang dikirim ke rekening anda hanya Rp 500 ribu tapi anda harus mengembalikan Rp 1.300.000. Ini persis rentenir-rentenir di masa lalu," sambungnya.

Masyarakat menurut Devie juga masih belum banyak yang tau cara membedakan antara pinjol yang benar dengan yang ilegal. Selain faktor yang sudah disebut di atas tadi, ini juga lah yang jadi penyebab banyaknya masyarat yang terjerat pinjol ilegal.

"Pinjol yang benar tidak akan meminjamkan sesuatu ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk membayar kembali," jelasnya.

(hri/fjp)